Angkasa Pura dan TNI AU belum sepakat batas pengelolaan Bandara Purbalingga
Perkembangan perencanaan pembangunan Bandara JB Soedirman di Kabupaten Purbalingga masih mengalami kendala-kendala teknis. Salah satunya, belum terjalin kesepakatan antara PT Angkasa Pura II (AP II) dan TNI AU terkait batas-batas DLKr (Daerah Lingkungan Kerja).
Perkembangan perencanaan pembangunan Bandara JB Soedirman di Kabupaten Purbalingga masih mengalami kendala-kendala teknis. Salah satunya, belum terjalin kesepakatan antara PT Angkasa Pura II (AP II) dan TNI AU terkait batas-batas DLKr (Daerah Lingkungan Kerja).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga pada Senin (17/9) mendatangi pihak AP II selaku leading sector, pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman. Pemkab purbalingga ingin memastikan perkembangan perencanaan pembangunan bandara.
-
Dimana Gubernur Andi Sudirman meninjau pembangunan jembatan? Gubernur melihat langsung pembangunan jembatan yang sedang tahap penggalian pondasi.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Apa tujuan utama Soekarno dalam membangun Jembatan Semanggi? Selain untuk menjawab permasalahan lalu lintas, jembatan ini juga dipikirkan betul-betul oleh Soekarno. Ia berpikir, bahwa jembatan ini harus mempresentasikan Jakarta yang besar, megah dan modern melalui kekuatan arsitekturnya.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Bagaimana Soeharto menyelesaikan masalah pencairan anggaran untuk proyek Asahan? Dalam benak Soehoed saat itu apakah dirinya melakukan kesalahan. Akan tetapi, ketika Soehoed tiba di kediaman Soeharto. Sudah ada jajaran menteri berkaitan ekonomi termasuk Wakil Presiden. Di hadapan para menteri, Soeharto marah. "Saudara harus sadar, bahwa proyek Asahan ini penting sekali. Ini proyek jangka panjang dan perlu ditunjang dengan anggaran yang cukup, semua perhatikan ini!" kata Soeharto.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai survei sondir tanah, survei topografi, termasuk bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal survei permintaan jasa angkutan udara masyarakat. Pada perkembangan terkini masih ada kendala-kendala teknis yang harus disusun ulang bersama dengan TNI AU.
Pasalnya, Bandara JB Soedirman merupakan calon bandara berjenis civil enclave airport atau pangkalan udara militer (TNI AU) yang juga digunakan untuk kepentingan sipil. Ia menjelaskan harus ada kesepakatan dengan TNI AU terkait batas-batas DLKr.
"Nantinya kesepakatan itu akan menjadi acuan aset yang akan di gunakan AP II untuk membangun bandara," katanya Awaluddin.
Ketika sudah disepakati maka Kementerian Perhubungan bisa membuat keputusan dan diproses menjadi Rencana Induk Bandar Udara. Masterplan konseptual desain, basic design dan DED yang dibuat oleh AP II yang sudah didasari DLKr terbaru bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan. Jika sesuai rencana, pembahasan antara AP II dengan TNI AU termasuk dengan Danlanud JB Soedirman akan dilaksanakan pada pekan ini.
"Posisi kita (AP II) hanya jadi fungsi kordinasi dengan TNI AU, kita harus paham birokrasi mereka yang berjenjang. Kita juga harus paham mereka juga menggunakan pangkalan udara sebagai latihan militer dan operasional militer, dan itu adalah mandatori," katanya.
Selain persoalan mengenai DLKr, Awaluddin juga memberi masukan kepada Pemkab Purbalingga untuk mulai menarik minat publik, baik untuk keperluan pergi maupun datang ke Purbalingga dengan menggunakan jasa angkutan udara. Ia mengambil referensi contoh Banyuwangi yang mampu mendatangkan wisatawan dengan pesat.
"Rumus agar orang datang ada 3A (Accessibility, Attraction, Amenity). Banyuwangi sekarang ketiga-tiganya dapat. Aksesibilitas udah diambil alih AP II, kita dorong maskapai untuk menambah penumpang dan mereka mau karena Banyuwangi attraction-nya banyak, ada 77 festival," katanya.
Ia menyarankan agar Purbalingga juga bisa menguasai rumus 3A tersebut. Tidak hanya Accessibility dan Attraction saja, tapi juga Amenity sebagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap, serta restoran atau warung untuk makan dan minum.
"Sehingga Purbalingga sebagai pusat keberadaan bandara harus mulai siap, jangan sampai nanti orang turun di Purbalingga hanya lewat, nanti nginep di Banyumas atau melihat attraction ke Cilacap. Nanti dampak ekonominya bagi Purbalingga menjadi tidak terasa," katanya.
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan terkait dengan amenity sudah ada beberapa investor menjajaki di Purbalingga untuk membangun Hotel. Dari segi Attraction, Purbalingga juga tengah mengembangkan berbagai festival dan destinasi desa wisata, yang diharapkan menjadi daya tarik.
"Terkait dengan transportasi pendukung, Pemrov Jateng juga sudah sediakan BRT untuk penopang keberadaan bandara nantinya. Sedangkan aksesibilitas, Pemprov juga akan membangun jembatan penghubung Banjarnegara ke Purbalingga untuk menambah dan mempermudah akses ke bandara," paparnya.
Untuk mendorong permintaan jasa angkutan udara, Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng juga sudah memberikan sosialisasi kepada komunitas industri perusahaan di Purbalingga dan sekitarnya terkait dengan akan dibangunnya bandara. Terkait dengan produk hukum Pemkab Purbalingga juga tengah menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menetapkan dan mendukung daerah pengembangan ekonomi dari bandara.
Baca juga:
Proyek perluasan Bandara Bali, Angkasa Pura sebut tak ada bantuan dari IMF
Angkasa Pura lakukan studi kelayakan Bandara JB Soedirman di Purbalingga
Momen-momen SBY singgung Jokowi
Polemik ubah nama Bandara Lombok, Menhub Budi bakal ditemui DPRD NTB
PDIP bantah Jokowi bakal robohkan prasasti peninggalan SBY