Anies Sebut Negara Tidak Ajak Masyarakat Kolaborasi Tangani Sektor Pendidikan

Pendidikan Dimonopoli Negara

Menurut Anies, negara seolah tidak membuka kolaborasi dengan banyak pihak dan menangani pendidikan sendiri saja. "Hari ini negara sekarang bilang 'Anda diam saja, kami saja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi tidak harus terlibat'. Yang ini harus diubah, 'bantu kami terlibat dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Ruangnya itu dibuka," ungkap Anies dalam acara Belajaraya di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7).

Anies mengatakan, pendidikan sering dipandang sebagai program. Sehingga dimonopoli oleh pemegang kewenangan, yaitu pemerintah. "Siapa pegang kewenangan pemerintah wujudnya dinas wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," ungkap Anies.

Apabila pendidikan dipandang sebagai gerakan maka akan memberikan ruang kepada siapapun untuk terlibat.

Termasuk, masyarakat yang ingin berkolaborasi bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan.

"Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat," ujar Anies.

Hal ini, kata Anies, tentu menjadi tantangan karena posisi pemerintah sebagai pemilik fiskal dan juga pemegang otoritas yang tidak memiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, dan jaringan.

"Kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang yang paling apa ya paling menantang."

"Itu membutuhkan kemauan dari sekolah kemauan dari pemerintah kemauan dari pemegang kewenangan untuk membuka diri dan tidak menempatkan sebagai pelaku terpenting penting penting ya tapi pelaku pelaku penting yang mengajak kepada semuanya," ujar Anies.