Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang menolak wacana pemilihan Kepala Desa (Pilkades) lewat partai politik. Para kepala desa khawatir pembangunan desa tidak akan berjalan optimal jika Pilkades dilaksanakan melalui mekanismes parpol.

"Saya enggak setuju, karena kalau melibatkan partai nanti pemerintahan desa enggak sesuai, karena kalau dipimpin partai kita arahan partai. Kalau kita bangunkan berdasarkan Musdes (musyawarah desa) Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa),” ungkap Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota, Senin (18/11).

Menurut Maskota, pembangunan atau visi misi seorang kepala desa dalam menata wilayahya tidak akan dapat tercapai jika pelaksanaan Pilkades dilakukan seperti Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, akan banyak kepentingan politik dari parpol-parpol pengusung.

“Pembangunan desa berdasarkan arahan partai, gimana? Biasanya kades membangun desa berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Jika wacana tersebut benar-benar digulirkan Baleg DPR RI, Apdesi Kabupaten Tangerang mengancam demo maraton di depan gedung DPR RI. Langkah tersebut sebagai bentuk perlawanan atau protes kades terhadap wacana Pilkades lewat parpol.

"Kasihan DPR RI, didemo terus sama kepala desa. Tegas kami tidak setuju dan menolak. Konflik banyak nantinya, konflik kepentingan dan sebagainya,” kata dia.

Menurut Maskota, biaya kampanye Kades secara mandiri yang dilakukan para calon kadesa saat ini terbilang tidak terlalu fantastis. Menurut dia, anggaran belanjar besar ketika sudah menjabat Kepala Desa.

“Kalau kampanye biaya pribadi biasa saja. Yang besar biaya sehari-hari untuk masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai kericuhan atau konflik pascapilkades juga tidak akan membesar. Sebab, para calon dan pendukung calon juga saling mengenal dan dapat meredam dengan pendekatan-pendekatan persuasif.

“Saya fikir konflik pascapilkades sudah tidak ada. Sekarang sudah enggak ada istilah naek pentas. Dan pemilihan itu per kejaroan. Namanya demokrasi kan sesuai aturan, kalau kita lewat partai dampaknya luar biasa engga kondusif,” tandas dia.

DPR Ingin Pemilihan Kades Lewat Parpol Banyak Korban Jiwa

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memunculkan wacana agar pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Sebab dalam pengamatannya, kompetisi Pilkades justru lebih kejam bahkan brutal.

"Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak," kata Doli dalam rapat Baleg DPR, dikutip Jumat (1/11).

Politikus Golkar itu mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dibandingkan Pileg-Pilpres. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan lebih ketat lagi.

"Lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun," kata dia.