Kades di Tangerang Lebih Pilih Pilkades Tanpa Jalur Partai, Ini Alasannya
Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik. Dengan keterlibatan partai politik, dikhawatirkan pelaksanaan rencana pembangunan desa tidak berjalan efektif dan efisien.
Hal ini disampaikan Kepala Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Tata Suharta. Menurutnya, dalih yang menyebutkan jika persaingan Pilkades yang tinggi menimbulkan banyak korban jiwa mesti disikapi dengan bijaksana.
Pria yang baru menjabat Kepala Desa di periode pertama ini, mengaku punya trik jitu agar masyarakat di pedesaaan tidak terpecah belah dengan perbedaan pilihan yang terjadi sejak tahapan, pelaksanaan dan setelah pilkades.
"Saya melihat ada sisi positif dan negatif. Saya belum menyatakan tidak setuju atau bagaimana. Tapi seperti yang sebelumnya saja tidak harus punya perahu, punya gerbong, pasti akan lebih merepotkan lagi tahapan-tahapannya," kata Tata, Selasa (5/11).
Pria yang pernah menjadi pengurus partai politik di Kabupaten Tangerang ini juga menerangkan, jika konflik antar-pendukung calon bisa dibendung hanya dengan melalui pendekatan-pendekatan yang humanis dan lebih persuasif.
"Saya putra asli Malangnengah. Kalau masalah Kamtibmas pasca Pilkades, tinggal kita pendekatan ke masyarakat saja. Dan ketika saya terpilih saya tidak mendiskriminasi warga yang tidak memilih saya. Contohnya saya tetap mendukung para pamong, ketua RT, ketua RW yang kapasitasnya bagus tetap saya pertahankan. Biar masyarakat enggak ada kubu-kubuan lagi," ujar dia.
Selain itu, Pilkades dengan cara sebelumnya, lanjut Tata, dianggap lebih efektif dan efisien baik dari tahapan pemilihan hingga biaya kampanye yang dilakukan kepada konstituen.
"Kalau biaya, semua butuh biaya. Dan semua mesti pakai uang. Kalau biaya, kita masih fifty-fifty jika ada dukungan biaya kampanye dari partai, tetap saja ujung-ujungnya ke pribadi calon," ujar dia.
"Misalkan kita dibantu parpol pendukung dalam biaya kampanye. Tapi ke depanya kita punya kewenangan harus manut dengan partai," ungkap Tata.
Sementara itu, masyarakat desa segala sesuatu keperluan hajatnya banyak meminta bantuan ke kepala desa. Karena masyarakat di desa sangat bergantung dengan sosok sang Kades yang dianggal lebih bijaksana, punya materi cukup dan pandai dalam mengatur masyarakat.
"Misal sakit, meski sudah ada BPJS, KIS dan sebagainya tetap saja, saya selaku kepala desa menyiapkan kendaraannya, sopir dan bensin. Belum lagi kalau harus dirawat, untuk masyarakat desa bertanya bagaimana yang menunggu, makan dan sehari-sehari selama menunggu gimana. Sekecil warga mau resepsi hajatan saja minimal minta bantu air kemasan ke Kades," ungkap Tata.
Untuk itu Tata berharap jika pelaksanaan Pilkades tetap dilaksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Agar rencana pembangunan desa dapat berjalan sesuai cita-cita besar pemerintah di pusat. Dia malah berharap desa-desa yang telah mapan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.
"Lebih baik jadikan desa menjadi kelurahan," pungkas dia.
