Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi, pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, sistem pilkada langsung menghambat pembangunan, karena terkadang gubernur dan bupati atau wali kota tak akur.
"Tentu sangat wajar saja gitu kalau beliau menyampaikan itu dalam diskusi ini kan di Parlemen bagaimana pun hari ini kita sama-sama mengenakan akses pemilihan langsung," kata Herzaky, kepada wartawan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (11/6).
Kendati demikian, dia menilai, sistem pemilu yang diterapkan saat ini sudah baik. Dengan pilkada langsung, masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat.
"Yang selalu disampaikan oleh ketum kami Mas AHY bahwa kita hanya akan memilih pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat dan selalu berupaya memberikan solusi untuk rakyat dan itu hanya bisa dicapai melalui pilkada secara langsung," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, pilkada dapat menghambat pembangunan untuk rakyat.
Sebab, sering menimbulkan ketidakakuran antara gubernur dan bupati hingga wali kota karena urusan politik.
Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota," kata Tito.
berita untuk kamu.
"Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," sambung dia.
Dia pun membandingkan dengan proses penunjukan penjabat oleh pemerintah. Tak ada konflik, apalagi mengeluarkan biaya politik.
"Nah PJ tidak ada, dia bukan kader partai politik, mereka birokrat, sehingga tidak perlu terjadi konflik politik antara bupati/wali kota. Kedua, enggak ada biaya politik. Kita tidak pernah ada transaksional pada mereka, enggak tahu di bawah saya, kalau ada ketanggap, ketanggap tuh, tanggung jawab," ujar dia.
Lebih lanjut, dia mengaku akan melakukan studi terkait sistem pemilihan pilkada. Apakah lebih baju pilkada dipilih oleh masyarakat atau dipilih oleh pemerintah.
"Kita ingin membuat kajian dengan metodologi yang melibatkan ahli, untuk melihat baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif, kira-kira bagus mana antara dua gelombang ini," tutur Tito.
"Kalau yang hasil pilkada yang lebih bagus itu akan memperkuat sistem pemilihan rekrutmen melalui Pilkada. Kalau ternyata yang ini yang lebih bagus kelompok yang hasil rekrutmen penugasan itu juga perlu menjadi pertimbangan," pungkas Tito.
- Alma Fikhasari
Demokrat saat ini tengan mempelajari Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.
Baca SelengkapnyaPerkara disengketakan Partai Demokrat ini bernomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat mulai memunculkan sejumlah nama yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnya