Penuhi Panggilan Polisi, Said Didu: Saya Cuma Membela Rakyat Tertindas
Said dilaporkan oleh Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota.Saat datangi kantor polisi, Said ditemani puluhan masyarakat Pantai Utara (Pantura) Tangerang.
Said Didu dilaporkan dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks dan pencemaran nama baik. Said datang memenuhi panggilan Sat Reskrim Polresta Tangerang, Selasa (19/11).
Said dilaporkan oleh Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota.Saat datangi kantor polisi, Said ditemani puluhan masyarakat Pantai Utara (Pantura) Tangerang.
Selain itu, Said juga dikawal sejumlah tokoh. Seperti Eros Djarot, Abraham Samad, Refly Harun, Marwan Batubara.
“Saya datang memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara atas tuduhan seseorang karena yang saya lakukan selama ini,” ungkap Said Didu di lapangan parkir Polresta Tangerang, Selasa (19/11).
Said menegaskan, selama 6 bulan 17 hari terakhir ini dirinya hanya membela rakyat-rakyat tertindas di pesisir utara Tangerang. Hal itu dia juga pernah lakukan di Rempang dan Ibukota Nusantara (IKN).
“Ini hanya membela rakyat tertindas. Ini saya lakukan di seluruh Indonesia sampai Rempang, IKN dan lain-lain. Tapi baru kali ini (dilaporkan),” ujarnya.
Said Minta Polisi Bongkar Faktanya
Meski begitu Said mengaku yakin Kepolisian dapat berlaku adil dalam memproses laporan yang dilayangkan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang itu.
“Tapi penegak hukum akan membuka sebenar- benarnya. Saya hanya merasa, kok ada orang membela rakyat malah dilaporkan. Silakan publik menilai, itu definisinya apa. Saya enggak tahu kalau ini dilakukan, nanti ada orang ketabrak mobil, orang diam,” ungkap dia.
Setelah menemui sejumlah masyarakat dan tokoh yang ikut mendukungnya, Said masuk ke Gedung Mapolresta Tangerang melalui pintu belakang sekitar pukul 11.26 WIB.
Said dilaporkan usai mengkritik sengketa tanah dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Melalui akun X @msaid_didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM itu kerap membagikan momen turun ke lapangan menyambangi warga yang menilai ada ketidakadilan terkait proyek tersebut.
