APPSI minta pemerintah terbitkan Inpres kerja sama perdagangan antarprovinsi

Menurut Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, Inpres akan menjadi payung hukum sekaligus penguat bahwa Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di sektor ekonomi.

2018-02-22 22:29:13

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) dalam menjalankan program kerja sama perdagangan antar Provinsi. Menurut Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, Inpres akan menjadi payung hukum sekaligus penguat bahwa Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di sektor ekonomi.

kerja sama yang dicanangkan oleh APPSI itu merupakan isu yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di Kota Bandung dari Rabu (21/2) hingga Kamis (22/2). Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo yang saat itu menghadiri acara.

"Tema besar yang dibahas dalam rakernas APPSI saat ini adalah kerja sama perdagangan daerah untuk memperkuat perekonomian nasional," terangnya.

"Kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikannya," kata Yasin dalam sambutannya.

Yasin menjelaskan, kerja sama yang dibangun antar provinsi tersebut, nantinya setiap daerah bisa memperdagangkan produk unggulannya secara silang ke daerah lain. Misalnya provinsi yang membutuhkan komoditas pertanian dapat disuplai oleh provinsi lain yang lebih unggul. Begitu juga sebaliknya. Selama ini, pemenuhan kebutuhan komoditas lebih banyak mengandalkan dari luar negeri.

Jika pola kerja sama ini terealisasi, maka secara tidak langsung bisa menekan pola impor. Dan antar daerah bisa semakin mandiri.

"Misalnya, bisa saja saat Sulsel berkunjung ke Jatim, terjadi kontrak (perdagangan di bidang pertanian) senilai Rp 5,1 triliun," tutur dia.

Yasin Limpo pun berharap Presiden Jokowi membentuk desk khusus yang menangani kerja sama perdagangan beragam kebutuhan dasar masyarakat. Agar undakan regulasi bisa dipangkas namun masih dalam koridor pengawasan presiden.

"Ada hal-hal yang secara dasar harus segera ditangani. Contohnya, di suatu daerah kekurangan pangan, di daerah yang lain surplus langsung (ditangani), kita gak perlu lagi nunggu dari pengendali, daerah sendiri harus bertanggung jawab," jelas dia

"Jadi, kita juga sepakat meminta jangan hanya permen (peraturan) menteri, tapi Inpres yang memayungi perdagangan daerah. Semoga bisa terlaksana tahun ini," pungkasnya.

Mendapat permintaan itu, Presiden Jokowi menyatakan mendukung karena kerja sama itu bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi juga mengakui pembentukan desk khusus dapat mengintegrasikan pola distribusi perdagangan antar provinsi lebih cepat.

Sementara soal Inpres, Jokowi membutuhkan waktu untuk membahasnya lebih detail. "Intinya saya berharap, kerja sama perdagangan yang dibangun pemerintah provinsi tidak menemui kendala terutama dalam proses administrasi," katanya.

"Ini yang mau kita bahas nanti detailnya seperti apa, harusnya memudahkan, mempercepat," katanya.

Menurutnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah harus memangkas jalur birokrasi yang cenderung rumit. Hal itu agar dunia usaha dapat berkembang pesat dan ujung-ujungnya tercipta lapangan kerja bagi masyarakat.

"Problemnya, lamanya perizinan, banyaknya regulasi, aturan, rekomendasi, dan lain-lain, itu yang saya minta secepat-cepatnya dipangkas," tutur Jokowi.

Baca juga:
Ditjen Polpum ini pemilu berkualitas dan berintegrasi
24 Gubernur dan 6 wagub berkumpul di Bandung, perkuat sinergitas antarprovinsi
Dirjen Polpum: Pemuda tak bisa terkotakkan karena pandangan politik
Menko Polhukam beri sinyal Pj Gubernur Sumut-Jabar tak jadi diplot jenderal polisi
Jelang Pilkada serentak 2018, Kemendagri kuatkan koordinasi

(mdk/bal)