Awasi penyaluran PKH, FAM GMNI dan Jampi kerahkan 4500 relawan
FAM GMNI bersama dengan Jampi juga akan mendirikan posko pengaduan penyalahgunaan kewenangan. Saat ini, format pengaduan sedang dilakukan pembenahan supaya masyarakat bisa semakin mudah untuk membongkar penyelewengan program PKH.
Kabar kecurangan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) membuat organisasi masyarakat geram. Forum Alumni Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) dan Jampi Jawa Timur mengerahkan relawan turun ke lapangan secara langsung.
"Kami mengerahkan 1300 anggota untuk turun lapangan secara langsung, mereka melakukan pengawasan langsung," kata Divisi Bidang Advokasi FAM GMNI Jawa Timur, Bily Abu Ja'far kepada Merdeka.com, Kamis (26/4/2018).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada di Jawa Timur akan melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari."Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari," kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebenarnya, ujar Bily, penggunaan PKH untuk kepentingan salah satu pasangan calon bukan menjadi rahasia umum. Menurut dia, selama ini banyak pendamping yang sudah menggunakan program PKH untuk menarik simpati masyarakat, kemudian menggiring masyarakat penerima manfaat untuk memilih salah satu paslon.
Untuk memperjelas persoalan itu, ia mengaku telah mengerahkan 1300 relawan yang sudah menjadi anggota FAM GMNI turun ke kabupaten/kota. Mereka mencari tahu apakah penyaluran PKH sudah sesuai dengan aturan, atau justru ada penyelewengan yang dilakukan dalam peruntukannya.
"Kami fokus pada wilayah Mataraman, jadi 1300 ini lebih menyisir Mataraman untuk mengetahui penyaluran PKH," ungkap dia.
FAM GMNI, tegas Bily akan meminta Panwaslu jemput bola turun ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan yang masuk. Panwaslu memiliki hak khusus untuk mengusut temuan penyimpangan dalam pemilihan gubernur ini. Jadi, hak itu kalau tidak dipergunakan maka Panwaslu tidak membantu terciptanya proses demokrasi yang adil.
Selain itu, FAM GMNI bersama dengan Jampi juga akan mendirikan posko pengaduan penyalahgunaan kewenangan. Saat ini, format pengaduan sedang dilakukan pembenahan supaya masyarakat bisa semakin mudah untuk membongkar penyelewengan program PKH.
"Kami tidak ingin kasus ini seperti angin, semua harus jelas keputusannya. Segera tuntaskan politisasi program pemerintah ini," ungkap Bily.
Ketua Jampi Jatim, Abdul Hamid menambahkan, program penyaluran PKH merupakan terobosan Presiden RI, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan memberikan sumbangan. Namun, di tengah proses penyalurannya oknum pasangan calon (Paslon) menggunakan PKH ini untuk menang dalam pilgub.
"Ini kan (PKH) program Pak Jokowi, jangan disalahgunakan. Kami mengecam ulah oknum yang memakai PKH untuk kepentingan pilgub," katanya.
Saat ini di Jawa Timur, ada sekitar 3200 anggota yang menjadi relawan untuk melakukan pengawasan penyaluran PKH. Mereka berada di seluruh wilayah Jawa Timur, dan membantu terciptanya proses demokrasi yang adil dan beradab. Jika memang ditemukan pelanggaran, Jampi akan meneruskan kepada aparat atau petugas yang berwenang.
"Jelas kami mengutuk ini. Ajakan untuk mencoblos salah satu pasangan calon jelas bukan permainan jujur," terang Hamid.
Baca juga:
Bentuk eksploitasi warga miskin untuk Pilgub, kasus PKH bakal dilaporkan ke Bawaslu
Indikasi penyalahgunaan PKH untuk Pilgub Jatim juga terjadi di Tulungagung
PKH jadi alat kampanye ditemukan di 3 desa di Lamongan
PKH Ditunggangi Pilkada, Pengamat: Kemiskinan Rawan Dieksploitasi
Praktisi Hukum : Penggunaan PKH untuk alat kampanye paslon harus dipidanakan