Badan Cyber Nasional jangan sampai membatasi kebebasan berpendapat

Badan Cyber Nasional jangan sampai membatasi kebebasan berpendapat. Ketua Komisi I Abdul Kharis mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional demi menekan dan memberantas kabar bohong di ruang publik yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

2017-01-04 13:19:26

Berita Hoax

Pemerintah tengah mengebut pembentukan Badan Cyber Nasional untuk merespons membanjirnya berita bohong atau hoax di ruang publik seperti media massa dan media sosial. Badan Cyber Nasional akan menjadi penyaring (penapisan) untuk membedakan berita bohong dan berita benar.

Ketua Komisi I Abdul Kharis mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional demi menekan dan memberantas kabar bohong di ruang publik yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Kalau tujuannya untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah," kata Abdul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/1).

Meski demikian, Abdul menegaskan kinerja Badan Cyber Nasional ini tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Sebab, kebebasan berpendapat di ruang publik adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jokowi-JK tampaknya semakin gerah dengan bertebarannya berita bohong atau hoax di lini massa atau media sosial. Pemerintah langsung merespons dengan segera membentuk Badan Cyber Nasional. Pembahasan badan baru ini tengah dikebut agar bisa dibentuk bulan ini.

"Bukan tahun ini, kalau perlu bulan ini sudah harus selesai. Sudah ada wadahnya," kata Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Selasa (3/12).

Wiranto menegaskan tujuan dibentuknya Badan Cyber Nasional. Utamanya untuk menangkal berita bohong alias hoax yang beredar di internet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui dan memerintahkan untuk segera dibentuk.

"Nanti tugasnya proteksi kegiatan cyber nasional kemudian diadakan satu pemilahan agar kita bisa melihat berita-berita hoax mana yang bener itu cepat dilaksanakan," ujarnya.

Senada dengan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

"Setahu saya Badan Cyber itu nanti. Setahu saya ya, itu akan digabung dengan Lembaga Sandi. Namanya Badan Cyber dan Sandi Negara, di antaranya nanti itu menangani masalah dunia cyber," terang Tito.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/eko)

Data Nasional Dibobol, DPR Sentil Menkominfo dan Kepala BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

pdn ransomware 1 tahun yang lalu

Kebebasan Berinternet di Dua Negara Ini Paling Buruk Sedunia

Dalam laporan Freedom of Net, kebebasan berinternet skala global mengalami penurunan selama 14 tahun berturut-turut.

Internet 1 tahun yang lalu

Negara Ini Berencana Melarang Akses Media Sosial bagi Anak Di Bawah Usia 16 Tahun

Batasan usia mengakses media sosial mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi.

Media Sosial 1 tahun yang lalu

Negara Ini Berencana Melarang Akses Media Sosial bagi Anak Di Bawah Usia 16 Tahun

Batasan usia mengakses media sosial mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi.

Media Sosial 1 tahun yang lalu

Pentingnya Peran Perempuan dalam Keluarga Mencegah Kejahatan Digital

Mencegah pencurian data pribadi dengan meningkatkan pengamanan mulai dari gadget sendiri.

Literasi Digital Perempuan 2 tahun yang lalu

Pemerintah AS soal Keamanan Siber Jelang Pilpres 2024: Hacker Sehebat Apapun Tak Bisa Tembus Sistem Kami

Sistem keamanan siber pemilu AS tahun ini diyakini akan lebih tangguh dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Pilpres AS 1 tahun yang lalu

VIDEO Kacaunya Sistem PDNS Mudah Dibohongi "Bayar Rp131 Miliar Atau Pulihkan 30 Tahun?"

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyampaikan kondisi terkini terkait Pusat Data Nasional.

PDNS 2 1 tahun yang lalu

Pusat Data Nasional Sementara Kominfo Kena Serangan Ransomware, Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Pemerintah mengakui pelaku ransomware meminta tebusan.

Kominfo 1 tahun yang lalu

Kemendikbudristek Pastikan Bantuan KIP Kuliah Cair Sesuai Jadwal Meski PDN Dibobol Hacker

Kemendikbudristek saat ini sedang memulihkan sistem KIP Kuliah menggunakan data cadangan.

Kemendibudristek 1 tahun yang lalu

Karena Ada Ujian CPNS, Internet di Negara Ini Sengaja Dimatikan

Ujian rekrutmen pemerintah negara bagian ini menjadi viral: dari pertanyaan kartun hingga penutupan internet di seluruh negara bagian.

Ujian CPNS 1 tahun yang lalu

Ternyata Belanja Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware Rp700 Miliar

Belanja anggaran Kominfo mencakup pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun.

serangan ransomware 1 tahun yang lalu

Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.

OJK 1 tahun yang lalu

PDN Dibobol Hacker, Menkominfo Segera Keluarkan Aturan Kementerian dan Lembaga Wajib Backup Data

Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.

Kemenkominfo 1 tahun yang lalu