Bantah Menko Luhut, Presiden ngaku belum terima draf revisi UU KPK

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.

Keduanya didampingi secara langsung oleh wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat mendatangi KPU.

Keduanya didampingi secara langsung oleh wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat mendatangi KPU.

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.

JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Lukman Edy menceritakan ketika itu dirinya dipecat sebagai Sekjen oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Wakil Presiden RI kritik kinerja Mendikbudristek Nadiem Makarim selama menjabat.