Banyuwangi Satu-Satunya Kabupaten di Indonesia Raih SAKIP AA
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pemerintahan.
Kabupaten Banyuwangi meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA di tahun 2024 ini.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024).
- Tegas, Jaksa Agung Ancam Tindak Kajari Jika Tak Perbaiki Sistem Usai Usut Kasus Korupsi
- Kisah Pemberontakan Batipuh 1841, Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Rakyat Pantai Barat Sumatera
- Pemena, Sistem Kepercayaan Pertama Suku Karo di Sumatra Utara
- Banyuwangi Raih Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik di Jawa Timur
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pemerintahan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Pada tahun ini, Banyuwangi berhasil meraih AA dalam SAKIP setelah sebelumnya mendapatkan nila A selama 7 tahun beruntun sejak 2017. Penilaian SAKIP diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Menpan Azwar Anas mengatakan, SAKIP menjadi cara pemerintah mengukur keterpaduan antara layanan, pekerjaan dan kinerja. Dia menekankan bahwa birokrasi harus berdampak pada kemudahan pelayanan masyarakat. Birokrasi harus lebih lincah, cepat, dan optimal.
"Oleh karenanya, kita terus mendorong birokrasi yang berdampak. Jangan hanya fokus pada besarnya anggaran yang dihabiskan, tapi bagaimana dampak dari program tersebut," kata Azwar Anas.
Dalam kesempatan itu, Kemenpan RB juga membeber agar daerah mampu meningkatkan kinerja reformasi birokrasinya. Selain birokrasi yang efisien, ada beberapa poin lain yang penting untuk ditingkatkan. Yakni bagaimana kinerja birokrasi dalam penurunan kemiskinan, kinerja belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, penanganan inflasi, dan serta kinerja capaian digitalisasi.
Ditambahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto, SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA karena beberapa hal.
Di antaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime sehingga mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital, serta implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan. Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional.
"Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik," ujarnya.