Bebani APBN tiap tahun, lumpur Lapindo seperti parasit

Ini kompensasi buat Golkar atas kenaikan BBM. Awalnya saling sandera, Golkar punya Pasal 9, Demokrat punya BBM.

Pembahasan RUU APBN Perubahan 2013 akhirnya menyepakati satu poin pembahasan tentang alokasi anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Fraksi-fraksi di DPR menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar.

Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013, disebutkan "untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan".

"Kita agak kecolongan, pembahasan RAPBN-P kemarin fokus pada naik atau tidak naiknya harga BBM," kata Wakil Sekjen PDIP yang juga anggota Komisi III DPR Achmad Basarah di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Padahal, poin ini tak kalah penting dibanding dengan pembahasan naik atau tidaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi alokasi anggaran untuk Lapindo ini juga menuai banyak kritikan.

Misalnya Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi. Menurut dia kasus Lapindo ini seperti parasit yang menggerogoti APBN.

Seharusnya, dia melanjutkan, beban bencana lumpur diserahkan ke perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie itu. "Jadi seperti parasit. Membebani APBN. Seharusnya APBN murni bisa diperuntukan rakyat miskin, ternyata harus digunakan untuk Lapindo," kata dia.

Apalagi tidak ada transparansi dalam Pasal 9 RUU APBN 2013. Seharusnya pemerintah mencantumkan berapa anggaran dari APBN yang sudah digelontor untuk menangani lumpur Lapindo, dan berapa dana yang sudah dicairkan PT Minarak Lapindo Jaya.

Uchok menyesalkan lolosnya pasal itu. Dia menilai pemilik Lapindo dan beberapa politisi di DPR pandai membungkus masalah ini sehingga lolos dalam APBN, sementara publik dibuat tidak 'ngeh' untuk mengkritisi masalah itu.

"Ini kerja sama yang baik antara Golkar dan Demokrat. Ini kompensasi buat Golkar atas kenaikan BBM. Awalnya saling menyandera, Golkar punya Pasal 9, Demokrat punya BBM. Dari pada ribut, kuncinya dibuang," terangnya.

Seperti diketahui, sudah sejak 2007 lalu pemerintah menangani kasus Lapindo. Setidaknya sudah triliunan anggaran digelontor pemerintah. Pada 2007 silam APBN mengalokasikan anggaran Rp 505 miliar, lalu pada 2008 anggaran bertambah dua kali lipat menjadi Rp 1,1 triliun.

Tahun berikutnya, besaran anggaran naik tipis menjadi Rp 1,14 triliun. Kucuran berlanjut terus. Pada 2010, negara menganggarkan Rp 1,21 triliun, dan pada 2011 sebesar Rp 1,3 triliun.

Sementara pada APBN 2012, anggaran tetap Rp 1,3 triliun. Tahun ini, pemerintah kembali menganggarkan sebesar Rp 155 miliar. Sehingga total anggaran untuk Lapindo mulai 2007 lalu, kurang lebih sebesar Rp 6,3 triliun.

Sementara itu, PT Minarak Lapindo Jaya, hingga kini sudah menghabiskan anggaran hingga Rp 10 triliun. Dana itu untuk ganti rugi lahan warga. Celakanya, lumpur Lapindo ini menyembur terus. Belum ada yang bisa memprediksi sampai kapan berhenti.

Menurut Uchok, lumpur itu seharusnya sudah menjadi resiko Lapindo. Mereka harus mempertanggungjawabkan kepada publik, tanpa campur tangan pemerintah. Sebab awalnya mereka yang melakukan pengeboran, sehingga lumpur menyembur.

Masalahnya, bila terus-terusan pemerintah menggelontor dana setiap tahun, kedepan bisa terus membebani keuangan negara. Padahal, di sisi lain masih banyak rakyat miskin di negeri ini yang juga membutuhkan bantuan pemerintah.

"Sepertinya ini sudah direncanakan oleh para elit partai supaya uang pribadi mereka tidak sama-sama keluar, sehingga solusinya ya lewat APBN," kata Uchok.