Belasan Kota Kabupaten di Jabar Bermasalah Dalam Pencetakan e-KTP
Belasan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih memiliki tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah daerah pun diprediksi tidak akan bisa mengejar pencetakan jelang masa pencoblosan di Pilpres 2019.
Belasan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih memiliki tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah daerah pun diprediksi tidak akan bisa mengejar pencetakan jelang masa pencoblosan di Pilpres 2019.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jabar per 31 Desember 2018 adalah 45.161.325 jiwa.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa arti dari huruf D pada pelat nomor kendaraan di Bandung? Dari pasukan Batalyon D Inggris inilah asal muasal huruf Pelat nomor D pada kendaraan di Bandung dan sekitarnya bermula.
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Bagaimana cara Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini pun sudah melihat secara langsung proses pembuatan rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada Jumat (1/9).PT AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup). Tidak hanya itu saja, pihak AHM juga kooperatif dalam kasus ini.
Dari jumlah itu, warga yang masuk kategori wajib KTP sebanyak 32.697.015 jiwa. Dari angka tersebut, sudah ada 32.226.739 warga sudah memiliki kartu, sisanya belum terpenuhi.
Lalu, perekaman data KTP elektronik mencapai 33.242.974 jiwa atau 98,19 persen, yang belum melakukan perekaman 407.431 jiwa. Proyeksi pada 17 April 2019 dengan penambahan pemilih pemula yang sudah tercatat dalam perekaman, adalah 33.354.947 jiwa. Angka inilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres dan Pileg 2019 sebelum ditambah DPT tambahan.
Hal itu tidak terlepas adanya tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk oleh daerah. Dari 27 Kabupaten Kota yang ada, hanya 14 daerah yang mampu menyelesaikan tunggakan pencetakan KTP elektronik.
Daerah tersebut adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman menyatakan, daerah-daerah itu tinggal mencetak KTP elektronik dari penambahan jumlah wajib KTP.
Sedangkan 13 daerah yang masih memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik adalah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
"Kabupaten Bogor, Karawang, Bekasi, dan Indramayu adalah daerah dengan jumlah tunggakan pencetakan KTP elektronik terbanyak, di atas 40 ribu KTP," ujarnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (14/3).
Genjot Percetakan Dengan Pihak Ketiga
Untuk menggenjot pencetakan e-KTP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk melibatkan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dalam pencetakan kartu. Hal itu dilakukan karena mesin yang ada di daerah-daerah tidak akan bisa mengejar pencetakan jika mengejar masa pencoblosan Pemilu 2019 yang tinggal satu bulan lagi.
Fokus dari PNRI lebih difokuskan pada 13 daerah yang memiliki tunggakan pencetakan.
"(Alasan melibatkan PNRI) Banyak yang antre akibat terbatas mesinnya (pencetakan e-KTP di daerah)," kata Heri.
Adapun alasan pemilihan PRNI karena lebih murah dari biaya pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Jika pembuatan satu KTP elektronik di Disdukcapil membutuhkan biaya Rp 9.000, pencetakan di PRNI hanya Rp 4.200 per KTP elektronik.
Dia menargetkan masalah ini bisa tuntas sebelum masa pencoblosan Pemilu. "Karena tidak memungkinkan selesai sebelum 17 April 2019 jika pakai alat sendiri," katanya.
Baca juga:
Kemendagri Pesimis Perekaman e-KTP Warga Bisa Rampung Sebelum Pemilu
Beda Data Bawaslu dan KPU Soal WNA di Jateng Masuk DPT Pemilu
48 WNA di Tangsel Punya e-KTP, 220 Lainnya Kantongi Suket Sejak 2016
Bawaslu Temukan 158 WNA Terdaftar di DPT Pemilu 2019
Berikut 101 WNA Asing Masuk DPT Dicoret KPU, Paling Banyak dari Jepang
KPU Hapus Nama 101 WNA dari DPT Pemilu 2019