Belum ada rumusan soal TIK buat dukung ekonomi digital Indonesia

Jokowi menekankan bahwa TIK akan menjadi tulang punggung membuka lapangan pekerjaan secara massal dengan cepat.

Besarnya potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masa depan bukan hanya mengikuti jejak sukses website besar maupun startup global di pasar dunia. Pemerintah Indonesia diminta cepat tanggap atasi pesatnya kemunculan bisnis ini di masyarakat.

Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK), Dedi Yudiant menuturkan, kesiapan itu terutama untuk mencapai tujuan Presiden Joko Widodo memajukan ekonomi digital. Apalagi Jokowi menekankan bahwa TIK akan menjadi tulang punggung membuka lapangan pekerjaan secara massal dengan cepat.

"Tapi, saya ingatkan lagi bahwa masyarakat dan pemerintah tak boleh salah kaprah melihat peluang ini. Kita tidak sadar bahwa belum ada rumusan besar TIK di Indonesia, satu pun belum ada," ujar Dedi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (20/4).

Pada saat berkunjung ke Amerika Serikat bulan Februari 2016 lalu, kata dia, Jokowi mengangkat konsep ekonomi digital sebagai topik utama. Nilai potensi ekonomi digital Indonesia pada 2020 diperkirakan akan mencapai USD 130 miliar atau setara sekitar Rp 1,69 triliun dengan kurs Rp 13.000 per USD. Jika konsep itu berjalan dengan baik, nilai itu akan tercapai.

Meski begitu, dia melihat pemerintah bakal mengalami kesulitan untuk mencapai target itu. Apalagi waktu dibutuhkan kurang dari lima tahun lagi.

"Tapi, dengan apa kita mau mencapai target itu? Ekonomi digital itu bukan hanya e-commerce dan Palapa Ring yang pada 2019 pun belum tentu selesai dan on. Hanya tersisa 3,5 tahun untuk mencapai target 2020 itu, bagaimana kita mau mengejarnya," terangnya.