Bentuk Tim Lintas Instansi, KPK Pastikan Kawal Pengadaan Vaksin Covid-19
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengawal pengadaan vaksin virus Corona Covid-19. Pengawalan tak hanya dilakukan KPK sendiri, melainkan bekerjasama dengan berbagai instansi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengawal pengadaan vaksin virus Corona Covid-19. Pengawalan tak hanya dilakukan KPK sendiri, melainkan bekerjasama dengan berbagai instansi.
"Melalui tim lintas instansi yang dibentuk, di antaranya terdiri dari Kemenkes, BPKP, LKPP, Kejaksaan, dan Kepolisian, KPK terlibat memberikan masukan dan turut mengawal kebijakan pemerintah terkait pengadaan dan rencana pemberian vaksin," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (14/1).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Apa yang dimaksud dengan vaksinasi untuk kucing? Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melindungi kucing dari berbagai penyakit menular.
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Kenapa vaksin Herpes Zoster penting? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah.
Ipi mengatakan, KPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pembelian vaksin. Rekomendasi diberikan KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Ipi.
Ipi mengatakan, rekomendasi lainnya disampaikan KPK, yakni sebelum membeli vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Serta meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," kata Ipi.
Ipi menyebut, beberapa rekomendasi KPK telah dijalankan oleh pemerintah. Berikutnya, Ipi memastikan KPK akan terus mengawal pengadaan vaksin agar tak terjadi penyimpangan maupun kerugian keuangan negara.
"Ke depan, sesuai pertemuan dengan menteri BUMN dan Menteri Kesehatan pada Jumat, 8 Januari 2021 disepakati kerja tim tersebut akan terus dilanjutkan dan diperkuat untuk mengawal proses distribusi dan pemberian vaksin dengan penggunaan NIK sebagai basis data pemberian vaksin," kata Ipi.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sultan HB X Tak akan Sanksi Warga Yogyakarta yang Menolak Divaksinasi Covid-19
Pemerintah Wacanakan Perusahaan Gelar Vaksinasi Mandiri Setelah Seluruh Nakes Selesai
Vaksinasi di Jateng, Banyak Tenaga Kesehatan Tidak Datang hingga Server Bermasalah
Vaksinasi Covid-19 Bakal Dihentikan Jika Ada Kejadian Gawat
BPOM: Imunogenitas Vaksin Sinovac 99 Persen Sampai Tiga bulan