Bertemu JK, MUI Minta Dukungan Pembangunan Masjid di Palestina
Berdasarkan rencana rumah sakit itu akan dibangun empat lantai dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun. Adapun nama yang sudah disiapkan adalah Rumah Sakit Indonesia Hebron Tepi Barat.
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. MUI meminta dukungan untuk pembangunan rumah sakit di Hebron, Palestina.
"Pak Wapres mendukung penuh rencana kami ini dan insyaallah kami akan berkunjung ke lokasi rumah sakit tersebut sebelum Ramadan," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Muhyiddin menyebut, rumah sakit tersebut bakal dibangun di atas tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi. Peletakkan batu pertama sendiri baru akan dilakukan pada tanggal 24 April atau 25 April 2019.
"Yang akan meletakkan batu pertama nanti kami pastikan adalah pimpinan dari MUI dan Filantropi Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan rencana rumah sakit itu akan dibangun empat lantai dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun. Adapun nama yang sudah disiapkan adalah Rumah Sakit Indonesia Hebron Tepi Barat.
"Kami berharap dengan adanya rumah sakit Indonesia di tepi barat maka Indonesia berbuat adil kepada bangsa Palestina. Sementara waktu rumah sakit Indonesia ada di Gaza, di tepi barat belum ada," ujarnya.
Dalam pembangunan rumah sakit, MUI akan dibantu Dompet Dhuafa, Baznas, Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, Al Azhar dan Aksi Cepat Tanggap. Sementara pemerintah memberikan kontribusi sebesar USD 7 juta.
(mdk/rhm)