Bertemu pimpinan KPK, forum advokat minta kasus BG tak dilimpahkan

KPK diminta terus mengusut kasus korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan.

Tiga kelompok yang terdiri dari Forum Advokat Pembela Konstitusi (Faksi), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perhimpunan Kawasan Timur Indonesia melakukan pertemuan dengan Abraham Samad di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2).

Presiden Perhimpunan Indonesia Timur, La Ode Ida mengaku banyak yang dibahas dalam pertemuan. Di mana salah satunya untuk menyampaikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah itu.

"Kami bertemu Pak Samad dan didampingi sejumlah aparat KPK dan penasihat KPK. Khusus hari ini untuk berbicara panjang lebar apa yang melanda KPK sekarang ini. Secara sukarela teman-teman dari masyarakat sipil ini memberikan dukungan moral terhadap KPK untuk tetap memperkuat KPK," kata La Ode kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/2).

Namun, dia mengatakan ada lima poin penting yang menjadi kesepakatan antara pimpinan KPK dengan tiga kelompok tersebut. Berikut lima poin yang disepakati dengan pimpinan KPK.

1. KPK tetap konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi sebagaimana pendahulunya, yang kami maksud adalah aparat KPK konsisten meminta Plt KPK untuk berjuang memberantas korupsi sebagaimana pendahulunya.

2. Kami minta kasus BG tidak dilimpahkan ke siapa-siapa seperti yang diungkapkan Ruki. Tetapi ditangani oleh KPK.

3. Hentikan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya dalam posisi AS dan BW.

4. Penyidik KPK dengan segala hormat tidak dimintakan lagi dalam kondisi sekarang ini kepada pihak kepolisian. Tapi dimintakan kepada para advokat, lawyer, dari unsur kejaksaan, termasuk dari TNI. Jadi kami minta TNI terlibat langsung di dalam KPK.

5. Kami minta Presiden Jokowi untuk gerakan pelemahan KPK ini. Karena yang kami lihat di jalan, Plt ketua KPK Ruki telah menjurus pada pelemahan KPK.

La Ode membeberkan alasannya untuk meminta penyidik dari pihak TNI bukan dari Polri. Menurut dia, Auditor TNI memiliki integritas tinggi. Selain itu, independen TNI dinilai tidak memiliki konflik kepentingan.

Sementara untuk Polri, saat ini pihaknya mengaku belum memiliki kepercayaan yang besar terhadap korps bhayangkara tersebut.

"Auditor TNI adalah orang-orang yang punya integritas tinggi selama ini, independen mereka tidak punya konflik kepentingan. Sementara kalau yang dihadirkan dari kepolisian punya konflik interest," ungkapnya.

"Sehingga melihat kondisi kepolisian yang sekarang ini barangkali saya kira mohon maaf belum bisa dipercaya," tutup La Ode.