Bidan mengeluh ke Ganjar banyak buruh perempuan di Jateng keguguran

"Di Desa Muter, wanita pekerja pabrik enam kali ada yang keguguran adalah pegawai pabrik."

Banyak pengusaha pabrik di Jawa Tengah ternyata tidak memberikan hak cuti hamil dan waktu longgar kepada para buruh perempuan. Padahal, buruh perempuan hamil memerlukan hak cuti dan waktu luang untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya.

Fakta ini muncul saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi acara 'Ngopi Bareng Ganjar' di Teras Halaman Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Kamis (11/6).

"Kesehatan ibu hamil di perusahaan dan pabrik pak perlu diperhatikan. Wanita hamil dianjurkan untuk istirahat satu jam selama bekerja. Wanita hamil ditingkatkan perhatiannya Pak. ASI dan menyusui dan ibu hamil supaya bisa istirahat. Di Desa Muter, wanita pekerja pabrik enam kali ada yang keguguran adalah pegawai pabrik. Mohon diperhatikan masalah ini," keluh Marni, seorang Bidan Desa di Sukoharjo, Jateng, kepada Ganjar Pranowo di sela-sela diskusinya.

Acara 'Ngopi Bareng Ganjar' ini dihadiri oleh 75 orang yang terdiri atas 12 camat, 12 tim penggerak PKK dan sebanyak 24 orang bidan desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irawan, anggota Forum Kesehatan Desa Sukoharjo. "Khusus ibu hamil ada faktor ekstern pencapaian pemenuhan ekonomi atau kesejahteraan hidup. Rata-rata pemenuhan target kerja mereka ibu hamil terpaksa kerja di pabrik. Secara prosedur sudah betul dalam penanganan ibu hamil. Namun mereka dirujuk rumah sakit tidak mau. Diantar tidak mau. Semua tercatat. Enam bulan dipantau saat kehamilan habis HPL (Hari Perkiraan Lahir). Ibu hamil tidak laksanakan rujukan, mereka alasannya kerja lembur. Akhirnya mereka meninggal di PKU (Poliklinik Kesehatan Umum)," ungkapnya.

Irawan meminta agar Ganjar memberikan pengarahan kepada para pengusaha pabrik supaya mereka memberikan hak dan memperlakukan seorang buruh perempuan yang hamil secara manusiawi.

"Pabrik dimohon Pak Ganjar supaya bisa dikomunikasikan untuk ibu hamil bisa izin dari dokter. Sampai sekarang soalnya akhirnya ibu hamil yang dipaksakan tetap bekerja. Pabrik di mana pun baik besar maupun home industry," jelasnya.

Menanggapi persoalan itu, Ganjar akan mengundang para pengusaha pemilik pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan. Terutama buruh perempuannya yang sedang hamil akan dimintanya untuk memberikan hak kepada perempuan hamil yang sedang bekerja.

"Saya akan undang mereka dan akan saya ajak bicara. Bagus sekali, di Sukoharjo ditemukan ternyata mereka yang hamil memerlukan perhatian dan trik khusus. Termasuk jadwal-jadwal istirahat," ungkapnya.

Ganjar juga menyampaikan kedatangannya ke Sukoharjo untuk melakukan perbandingan terhadap penanganan masalah tingginya kematian Ibu Hamil dan Anak yang masih tergolong tingi di Jateng.

"Di sini ada pengalaman dari program 'nginceng wong meteng'. Jadi jika ada ibu hamil dibangun awareness, semuanya peduli. Dicateti, laporkan jejak rekam medis semuanya masing-masing. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), 503 Sukoharjo juara 2 nasional. Di Brebes, yo mbrebes mili. 300-an. Saya melihat kondisi memprihatinkan. Piye carane? Sistem sudah bagus," pungkasnya.

Data dan pengalaman para bidan dan tenaga kesehatan ini akan diaplikasikan dalam bentuk program pemantauan secara online, sehingga diharapkan teknologi kesehatan ditunjang dengan teknologi online bisa membantu proses penekanan angka kematian ibu hamil dan anak di Jateng.

"Saya dari Brebes ke sini, saya akan cari pengalaman saya akan buat sistem modern, internet, komputer. Nanti saya akan kampanye. Arep tak gawe horor. Iki persoalan serius," pungkasnya.

Dari data Dinas Kesehatan Pemprov Jateng, kasus kematian ibu hamil di Jateng masih tergolong tinggi. Ada sebanyak 115 kasus selama triwulan pertama selama tahun 2015. Masing-masing adalah; di Eks Karesidenan Pekalongan 32 (27,83%), Eks Karesidenan Semarang 28 (24,35%), Eks Karesidenan Surakarta 15 (13,04%), Eks Karesidenan Banyumas 15 (13,04%), Eks Karesidenan Kedu 8 (6,96%) dan Eks Karesidenan Pati 17 (14,78%).

Angka kematian ibu paling tinggi adalah Kabupaten Tegal sebanyak 11, Grobogan 9, Banyumas 7. Masing-masing Brebes, Kendal, Pati 6, Kabupaten Pekalongan 5. Ada 2 yang nol yakni Rembang dan Temanggung.

Sementara, kasus kematian anak sebanyak 1.271 di Jateng adalah; di Eks Karesidenan Pekalongan sebanyak 205 kasus, Eks Karisidenan Semarang 261, Eks Karisidenan Surakarta 195 kasus, Eks Karisidenan Pati 188, Eks Karisidenan Banyumas 238 dan Eks Karisidenan Kedu 184.

Di setiap kabupaten/kota paling banyak di Grobogan sebanyak 104 kasus, Kabupaten Cilacap 74, Kabupaten Brebes 64, Kabupaten Banyumas 61, Kabupaten Banjarnegara 59 dan yang paling sedikit adalah Kota Surakarta 1 kasus.

Kemudian bidan desa hanya ada di kabupaten, jumlah bidan desa sebanyak 9.002 untuk 7.808 desa di Jateng. Terdiri dari bidan PNS 4044 dan PTT 4950. Perbandingan atau rasio bidan desa 1,15 persen, paling rendah rasionya di Purworejo 0,63 persen dan paling tinggi Grobogan sebanyak 1,88 persen.

Padahal target ratio sebanyak satu persen. Masih ada 7 yang di bawah 1, yakni Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.

Baca juga:
Ganjar minta Istana jelaskan alasan pilih Sutiyoso jadi Kepala BIN
Sutiyoso jadi calon kepala BIN, Ganjar kebanjiran SMS protes
Ganjar minta polisi serius tindak joki ujian di UNS
Gubernur Ganjar minta kasus merica palsu berbahan semen putih diusut
LSM antikorupsi protes dicatut dalam sengketa tanah di Jawa Tengah