BKPM Berubah Nama Menjadi Kementerian Investasi
Menurutnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan Kementerian Investasi yang bisa mengoordinasikan berbagai kementerian. Pasalnya, posisi BKPM saat ini belum kuat.
DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna siang tadi. Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diubah menjadi Kementerian Investasi itu.
"BKPM Itu berubah nama menjadi Kementerian Investasi, tupoksinya memang seperti itu, ini terkait undang-undang Cipta Kerja aja," katanya saat dihubungi, Jumat (9/6).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
Menurutnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan Kementerian Investasi yang bisa mengoordinasikan berbagai kementerian. Pasalnya, posisi BKPM saat ini belum kuat.
"Nah BKPM kan terkesan kurang kuat untuk melakukan (koordinasi) kementerian yang lain, makanya dibentuk Menteri Investasi," kata politisi Gerindra ini.
"Harapannya investasi masuk ke Indonesia lebih cepat, besar dan koordinasi lebih gampang," tambah dia.
Andre belum mau buka suara siapa yang akan menduduki posisi Menteri Investasi. Dia enggan membocorkan apakah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang bakal menjadi Menteri Investasi. Menurutnya, hal itu adalah hak prerogatif presiden.
"Ya itu soal presiden lah (siapa Menteri Investasi), itu kan berubah nama (BKPM jadi Kementerian Investasi)," tandasnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.
Rapat Pengganti Bamus DPR pada Kamis (8/4) telah menyepakati Surat Presiden yaitu pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.
Rapat Pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Baca juga:
Paripurna DPR Setujui Pembentukan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi
Kursi Baru Menteri Investasi, PKB Yakin Jokowi Segera Reshuffle Kabinet
DPR Setujui Pembentukan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi
Selesaikan RUU Prioritas 2021, DPR Bakal Buka Ruang Partisipasi Publik
Anggaran DPR 2022 Disetujui Sebesar Rp7,9 Triliun
Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang IV Dihadiri 56 Anggota, Sisanya 232 Virtual