BNP2TKI mau latih pensiunan TKI, anggarannya Rp 49 M

"Tujuannya agar para TKI purna atau mantan TKI yang dipulangkan bisa mandiri dan tidak menjadi TKI lagi," kata Nusron.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan akan melakukan pelatihan demi peningkatan kualitas TKI purna yaitu TKI yang akan dipulangkan ke Indonesia menjelang masa moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah. Hal ini akan menjadi prioritas BNP2TKI di tahun 2016.

"Tujuannya agar para TKI purna atau mantan TKI yang dipulangkan bisa mandiri dan tidak menjadi TKI lagi. Kita buat prioritas program 2016 itu namanya TKI Purna yang kita berikan pelatihan," kata Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Nantinya, kata dia, ‎pelatihan untuk para TKI tergantung kemauan dan melihat potensi daerah dari para TKI tersebut. Menurutnya, pelatihan yang didasari dari potensi itu akan lebih efektif untuk bekal para TKI kembali ke daerahnya masing-masing.

"Macam-macam nanti pelatihannya. Konsepnya ada pelatihan pertanian, wirausaha seperti restoran ada juga salon. Ya itu tergantung potensi daerahnya," paparnya.

Dalam setahun, Nusron menargetkan sudah 16 ribu TKI yang mendapatkan pelatihan tersebut. Pasca dilatih para TKI purna tersebut tidak langsung dilepas begitu saja untuk mengembangkan apa yang didapatkan dalam pelatihan.

Pihaknya akan mencarikan jalan keluar dengan menggandeng donatur agar TKI purna tersebut dapat bekerja atau berusaha secara profesional.

"Ini kan disebutnya konsep inkubasi dan itu ada 5 tahap. Di antaranya TKI purna itu dilatih, diajak produksi dan didampingi dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) dan penjualan hasil produksi," terangnya.

Dalam menyiapkan program tersebut, Nusron menganggarkan Rp 49,7 miliar yang dipaparkan di depan Komisi IX DPR yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, anggaran tersebut sempat mendapat beberapa kritikan dari anggota Komisi IX. Walaupun mendapatkan kritik, ia mengaku tak masalah jika anggaran yang ia sodorkan itu nantinya akan disunat oleh DPR.

"Berapapun anggarannya, kita laksanakan. Jangan terpaku sama anggaran," tukasnya.