BNPB Sebut Radikalisme Cermin Krisis Spiritual dan Akhlak
Orang yang terpapar radikalisme dan terorisme lebih menonjolkan identitas formal serta simbol keagamaan, namun lemah di spiritual, akhlak, perilaku, dan budi pekerti.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan, radikalisme dan terorisme merupakan cermin dari krisis ritualitas. Orang yang terpapar radikalisme dan terorisme lebih menonjolkan identitas formal serta simbol keagamaan, namun lemah di spiritual, akhlak, perilaku, dan budi pekerti.
"Mereka ini bersikap radikal karena tidak wasathon atau tidak moderat, tidak di tengah-tengah, sehingga tidak menjadi rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil kelompoknya," kata Nurwakhid dalam acara Ngaji Kebangsaan yang diselenggarakan oleh BPET MUI, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Apa tujuan dari FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? Lebih lanjut, Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, nantinya dapat terbangun stabilitas sosial politik dan keamanan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
-
Siapa saja yang terlibat dalam FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? FGD melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. Mereka di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Binda Jawa Tengah, Satuan Tugas Wilayah Densus 88, serta Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah.
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
Nurwakhid mengatakan, ulama, umaro, dan umat harus saling bersinergi dan mendekatkan dalam memperkuat ukhuwah dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai upaya untuk mengoptimalkan Islam wasathiyah.
Dia menyebut, ulama juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang moderat, baik dalam beragama maupun bernegara, guna mencegah penyebaran paham radikal-terorisme dan ekstremisme di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu rembuk atau duduk bersama melalui wadah Ngaji Kebangsaan dalam menyebarkan moderasi beragama guna mencegah paham radikal terorisme di masyarakat.
"Ngaji Kebangsaan ini adalah bagian daripada program pentahelix yang merupakan kebijakan dari BNPT, yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, media, sivitas akademika, maupun pengusaha. Dalam konteks melibatkan ulama ini adalah ormas keagamaan yaitu masyarakat, karena ormas keagamaan terutama pesantren ini adalah potensial untuk menjadi vaksinasi ideologi, untuk menyebarluaskan moderasi beragama atau wasathiyah tadi," jelasnya.
Dia juga menjelaskan penyebaran paham radikal terorisme sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, karena setiap orang berpotensi terpapar paham radikal-terorisme yang pada akhirnya menjadi pelaku kejahatan terorisme. Potensi itu dapat dilihat dari tersebarnya narasi-narasi radikalisme yang mengitari masyarakat, tambahnya.
"Kalau ini tidak ditanggulangi segera, narasi tersebut dapat mengarah dan mengajak pada tindakan terorisme. Dapat berupa narasi mengenai intoleransi terkait sentimen keagamaan, narasi umat yang diperlakukan tidak adil, narasi keterancaman, dan sebagainya," ujar mantan Kapolres Gianyar dan Kapolres Jembrana itu.
Dia menekankan kepada para tokoh agama yang merupakan para ketua ataupun pengurus MUI di tingkat kecamatan se-kota dan kabupaten Bekasi yang hadir dalam Ngaji Kebangsaan tersebut agar selalu menjaga dirinya dan memvaksin dirinya supaya imun terhadap segala macam paparan paham radikal terorisme.
(mdk/tin)