BNPB Usul Alat Deteksi Tsunami Dijaga Layaknya Objek Vital Nasional
Dia menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya bagi masyarakat di pesisir pantai. Alhasil, akan menimbulkan korban yang sangat banyak jika terjadi musibah.
Kepala Badan Nasional Penanggulanngan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar alat pendeteksi tsunami mendapatkan pengamanan layaknya objek vital. Hal ini untuk mencegah alat pendeteksi tersebut rusak dan hilang.
"Sebagian alat deteksi tsunami memang hilang. Ada juga yang alatnya masih ada tapi tidak berfungsi. Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden bahwa kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai 'objek vital nasional' dan harus diamankan oleh unsur TNI," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1).
-
Bagaimana cara BPBD Bantul mengatasi kekurangan EWS Tsunami? “Ke depan akan kita anggarkan lebih banyak lagi. Pengadaan EWS tsunami juga akan kita ajukan ke APBD maupun pusat. Kapan terealisasi tidak tahu yang penting kami mengusulkan dulu,” kata Agus.
-
Kapan BPBD Bantul terakhir kali membeli EWS Tsunami? “Karena EWS itu diadakan sudah setahun lalu. Seiring perkembangan zaman ada pertumbuhan komunitas penduduk di pinggir pantai sehingga setelah kita analisis kebutuhan EWS masih kurang,” kata Agus dikutip dari ANTARA pada Kamis (2/11).
-
Kenapa BPBD Bantul belum bisa membeli EWS Tsunami? Agus mengatakan bahwa hingga tahun ini pihaknya belum bisa membeli atau melakukan pengadaan EWS tsunami karena harganya mahal. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk BPBD Bantul masih terbatas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan EWS Tsunami di Bantul? “Ke depan akan kita anggarkan lebih banyak lagi. Pengadaan EWS tsunami juga akan kita ajukan ke APBD maupun pusat. Kapan terealisasi tidak tahu yang penting kami mengusulkan dulu,” kata Agus.
-
Kapan tsunami yang menewaskan pemilik tengkorak itu terjadi? Dalam sebuah makalah PLOS One yang diterbitkan pada 2017, tim internasional yang dipimpin ahli antropologi Mark Golitko dari University of Notre Dame di Indiana, Amerika Serikat, menyajikan bukti bahwa tengkorak tersebut, yang ditemukan di daerah pasang surut hutan bakau di luar kota Aitape, pernah menjadi korban tsunami dahsyat yang menghantam pesisir pantai sekitar 6.000 tahun yang lalu.
-
Di mana tengkorak korban tsunami tertua di dunia ditemukan? Tengkorak ini merupakan salah satu peninggalan manusia paling awal dari pulau Papua Nugini. Tengkorak ini diperkirakan milik Homo erectus, yang hidup dari 1,9 juta hingga 143.000 tahun yang lalu.
Dia menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya bagi masyarakat di pesisir pantai. Alhasil, akan menimbulkan korban yang sangat banyak jika terjadi musibah.
"Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya," ujarnya.
Doni menuturkan Presiden Jokowi memberikan arahan kepadanya untuk segera melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan rawan bencana. Ada dua wilayah yang rawan terhadap bencana.
"Untuk lokasi pemasangan tanda peringatan, itu sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.
"Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik 'Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana' di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).
Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.
Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.
"Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin," ujarnya.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Instruksikan Pembantu Presiden Evaluasi Sistem Peringatan Dini Bencana
Jokowi Instruksikan Kepala BNPB Anyar Percepat Rehab Daerah Terdampak Bencana
BNPB Minta Pemda Perkuat Mitigasi Bencana di Zona Merah Gempa Bumi dan Tsunami
Ada Perpres, Penunjukkan Doni Monardo jadi Kepala BNPB Dinilai Tak Langgar Aturan
Serah Terima Jabatan, Ini Pesan Eks Kepala BNPB ke Letjen Doni Monardo
Gebrakan Letjen TNI Doni Monardo Setelah Menjabat Kepala BNPB