BNPT: Generasi muda harus lawan hal yang mengancam keutuhan NKRI
Generasi muda Indonesia harus bisa mengembalikan jiwa nasionalisme seperti dilakukan para pahlawan saat merebut kemerdekaan. Itu penting karena seiring dengan kemajuan teknologi informasi, identitas kebangsaan generasi muda ikut tereduksi oleh berbagai macam paham-paham negatif, termasuk radikalisme dan terorisme.
Generasi muda Indonesia harus bisa mengembalikan jiwa nasionalisme seperti dilakukan para pahlawan saat merebut kemerdekaan. Itu penting karena seiring dengan kemajuan teknologi informasi, identitas kebangsaan generasi muda ikut tereduksi oleh berbagai macam paham-paham negatif, termasuk radikalisme dan terorisme.
"Mereka adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia. Kalau ini tidak dilakukan saya khawatir nanti akan banyak terjadi pengaruh buruk yang akan merusak bangsa dan negara ini," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Selasa (13/3).
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Apa yang diusulkan BNPT terkait tempat ibadah? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
-
Dimana BNPT menemukan landasan hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme? Ibnu menjelaskan, landasan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi atau ganti rugi tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
Menurut Suhardi, generasi muda, terutama mahasiswa nantinya akan menjadi orang yang mengawasi instansi pemerintah di bidang keuangan. Hal itulah yang membuat mereka harus punya nasionalisme serta profesionalisme yang kuat, agar bisa membawa negara Indonesia semakin maju, mandiri, dan kuat menghadapi serangan ideologi asing.
Ia memberikan contoh saat para pemuda Indonesia yang tergabung Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain, berani menggaungkan persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 29 Oktober 1928. Tekad itu sangat luar biasa karena digaungkan 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Nasionalisme itulah yang harus dibangkitkan kembali para generasi muda Indonesia.
"Negara butuh kita kalian. Masa depan Indonesia jangan dirusak. Generasi muda harus menjadi garda terdepan untuk melawan berbagai hal yang mengancam perdamaian dan keutuhan NKRI," imbuhnya.
Suhardi memberi kuliah umum kebangsaan di depan sekitar 4000 mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Bintaro. Dia menekankan kepada para rektor, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, bahwa infiltrasi radikalisme dan terorisme itu sudah masuk kemana-mana, terutama ke kampus. Contohnya, di salah satu provinsi di Jawa, ada seorang calon dekan yang terafiliasi ISIS hampir lolos dari seleksi dekan.
"Tidak ada lagi ruang yang luput dari ancaman radikalisme setelah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat dahsyat, terutama melalui media sosial (medsos)," tuturnya.
Untuk itu, ia meminta para generasi muda untuk mempersiapkan dirinya dengan baik menghadapi tantangan masa depan yang pasti akan semakin berat. Apalagi Indonesia adalah yang memiliki wilayah yang sangat luar dengan ribuan pulau dan suku bangsa. Bonus demografi itu membutuhkan orang-orang pintar, profesional yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan akhlak mulia.
Ia juga mengingatkan seluruh civitas akademika di Indonesia agar tidak diam saja menghadapi serangan global terutama radikalisme dan terorisme. Ia mengajak seluruh pihak bila ada penyimpangan yang terjadi dan berpotensi merusak keutuhan NKRI, harus segera disikapi.
"Kita harus berani bersuara dan memiliki sense of crisis bila melihat ada penyimpangan, apalagi menyangkut radikalisme dan terorisme yang terjadi di lingkungan kita. Kalau dibiarkan dan tidak cepat diklarifikasi, nanti akan semakin berkembang dan masyarakat menganggap paham itu benar," jelasnya.
Tidak ketinggalan, Suhardi juga memaparkan strategi-strategi penanggulangan terorisme yang telah dan tengah dijalankan BNPT. Terutama upaya-upaya soft approach dengan merangkul mantan napi terorisme untuk menjadi agen perdamaian. Saat ini, sudah ada 127 mantan napiter yang bergabung untuk membantu BNPT melakukan deradikalisasi, terutama kepada rekan-rekan mereka yang masih terpapar paham kekerasan.
Ia bercerita langkah pertama saat baru menjadi Kepala BNPT yaitu dengan 'menyentuh' para mantan teroris di kampungnya Amrozi dan pesantrennya Khaerul Ghazali di Deliserdang. Awalnya, ide itu banyak mendapat tentangan, bahkan dicibir oleh mantan teroris, terutama terpidana seumur hidup Ali Imron. Namun ia benar mewujudkan tekad itu dengan mendatangi Desa Tenggulun bahkan merangkul mantan teroris di sana. Tidak hanya itu, Suhardi juga menjadi inisiator membangun TPA dan masjid baik di Tenggulun maupun di pesantren Al Hidayah, Deliserdang.
"Penanggulangan terorisme tidak hanya dengan menindak (hard approach), tapi harus bisa menyentuh akar masalahnya. Mereka (mantan napiter) juga jangan dimarjinalkan agar tidak hopeless (hilang harapan) dan balik ke jaringannya. Terbukti sekarang kami sudah bisa merangkul 127 orang untuk bersama memerangi terorisme di Indonesia," papar Suhardi.
Juga upaya menggelar 'Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI' dengan mempertemukan mantan napiter dan korban (penyintas). Pada pertemuan juga dihadirkan para menteri terkait seperti Menristek Dikti M Nasir, Mensos Idrus Marham, Menaker Hanif Dhakiri, dan Menko Polhukam Wiranto.
Baca juga:
Pilkada, Kepala BNPT petakan 14 provinsi rawan teroris
BNPT dalami pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jika dimarjinalkan, mantan napiter akan kembali ke jaringannya
Kerjasama dengan Kemendagri, BNPT tingkatkan pengawasan terorisme di daerah
Cerita korban bom depan Kedubes Australia bertahan hidup
Kuasa hukum sesalkan BNPT & Densus 88 lambat beri izin cek kesehatan Ba'asyir