BNPT Luncurkan Buku Panduan Pencegahan Radikalisme untuk BUMN dan Swasta
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan buku pencegahan radikalisme, khusus di BUMN dan swasta.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan buku pencegahan radikalisme, khusus di BUMN dan swasta. Harapannya agar di masing-masing institusi bisa mengenal masalah radikalisme agar tak menyebar di lingkungan masing-masing.
"BUMN kan ada hampir 150 ya seluruhnya, ini HRD-nya hadir semua di sini dan perusahaan swasta juga bisa merujuk itu. Kita bisa reduksi, kita hilangkan sehingga fokus untuk kepentingan bangsa dan negara untuk membangun negeri ini," kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3).
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
-
Dimana BNPT menemukan landasan hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme? Ibnu menjelaskan, landasan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi atau ganti rugi tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
-
Apa yang diusulkan BNPT terkait tempat ibadah? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Mantan Kabareskrim Polri ini enggan menjelaskan berapa banyak yang terindikasi terpapar di BUMN. Menurutnya, semua instansi berpeluang terpapar radikalisme.
"Saya enggak akan uraikan berapa banyak, tapi tentu tugas kita mereduksi itu semuanya. Jangankan itu (BUMN), kan tadi saya sampaikan dalam sambutan, TNI/Polri, ASN saya ada kok. Teman-teman tahu sendiri, enggak usah sebut namanya. Tapi artinya potensi itu juga ada di BUMN, di perusahaan swasta. Nah tugas kita mereduksi itu semuanya," jelas Suhardi.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menuturkan, peluncuran buku ini sebagai bentuk aktifnya peran negara untuk melakukan pencegahan radikalisme.
"Negara itu sekarang sedang punya tugas serius yaitu memerangi terorisme dan, yang terorisme bersumber dari radikalisme," kata Mahfud.
Menurut dia, dengan pencegahan, lalu penindakan, penyelesaian itu deradikalisasinya.
"Nah ini memberi panduan sederhana kepada kaum profesional, kepada BUMN, dan perusahaan swasta, nanti kita kasih panduan seperti ini," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra (Liputan6.com)
Baca juga:
Menko Polhukam Sebut Jumlah WNI eks ISIS Bertambah Jadi 699 Orang
BNPT Kesulitan Verifikasi WNI Eks Simpatisan ISIS di Suriah
BNPT: Perlu Pembahasan Panjang untuk Pulangkan WNI Eks Simpatisan ISIS
Soal Pulangkan WNI eks ISIS, Indonesia Belajar dari Jerman, Malaysia Hingga Australia
Polri Kawal Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Indonesia
Kepala BNPT Minta Ribut-ribut Soal Perbedaan Dihentikan