Bos televisi jangan seenaknya putar mars partai di frekuensi publik

Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kepentingan khalayak luas bukan kepentingan satu pihak saja.

Pemutaran mars Partai Perindo yang saat ini menjadi sorotan membuat para orangtua resah lantaran buah hati mereka lebih hafal mars tersebut ketimbang lagu anak-anak seusianya. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya teguran, dikhawatirkan pemilik perusahaan media yang berkecimpung di dunia politik menjadikan usaha miliknya sebagai lahan kepentingan pribadi.

Menurut Sosiolog Musni Umar, sesuai tujuan dari media itu sendiri adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Namun informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kepentingan khalayak luas bukan kepentingan satu pihak saja.

"Yang namanya media kan berarti menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau beberapa kelompok saja," kata Musni saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (5/2).

Namun dia menjelaskan wajar saja jika pemilik media tersebut mengiklankan mars milik partainya, akan tetapi tidak cukup baik dilakukan. "Misalnya saja saya pemilik stasiun televisi nih sah saja kalau saya iklankan partai saya terus, toh itu milik saya media saya, tapi kan enggak lucu juga kalau saya terus terusan promosi lagu partai saya. Itu bukan kepentingan masyarakat luas," ujar dia.

Meski belum ada peraturan terkait hal tersebut, Musni mengatakan suatu hal tidak selalu berpatokan kepada peraturan yang sudah ada. Dia menilai selama apa yang disampaikan oleh suatu media namun tidak mewakili kebanyakan masyarakat bisa saja pihak pihak atau masyarakat yang merasa keberatan mengadu kepada lembaga yang berkepentingan.

Apalagi, jelas Musni, jika dari pemutaran mars tersebut mengakibatkan efek yang cukup signifikan terhadap anak-anak. "Enggak semua hal berfokus dengan peraturan yang sudah ada, negara juga harus melindungi setiap warganya terhadap hal-hal yang membawa pengaruh tidak cukup baik," kata Musni.

Diakuinya, saat ini memang hak asasi manusia bebas memberikan atau melakukan aspirasinya. Kendati demikian sudah seharusnya pemilik media bisa lebih bijak menggunakan kekuasaannya terhadap masyarakat yang menonton, karena siaran televisi juga dikatakannya hak masyarakat.

Masyarakat berhak mendapat tayangan yang sesuai dengan kepentingan publik bukan kepentingan suatu kelompok saja. Meski demikian, dia melihat pemutaran mars Perindo yang sering di tayangkan belum memiliki dampak yang negatif hanya saja cukup risih jika diputar hampir setiap waktu.

Dia juga menyampaikan lembaga yang terkait, dalam hal ini Komisi penyiaran Indonesia untuk bisa memberikan penjelasan terhadap pemilik media yang terlalu sering menayangkan kepentingan partai tertentu.

Baca juga:
Aturan ketat hindari monopoli siaran politik
Bosan tonton pemilik kerap beriklan
Pemilik media sekadar kejar laba
Monopoli saja dilarang di pabrik tahu
Langgar aturan frekuensi demi popularitas politik