BP2MI Kembali Terima Penghargaan JDIHN
BP2MI mendapatkan peringkat terbaik II tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), untuk konteks pengelolaan JDIHN.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali meraih penghargaan dari Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards. BP2MI mendapatkan peringkat terbaik II tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), untuk konteks pengelolaan JDIHN.
“Alhamdulillah BP2MI pada tahun ini kembali menorehkan prestasi peringkat terbaik II. Ini merupakan bukti bahwa BP2MI mengelola produk-produk hukum yang telah dibuat, sekaligus sebagai pembuktian BP2MI selalu memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan masyarakat khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia,” kata Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi, Kamis, (22/8).
- Tuai Prestasi, BPH Migas Sabet Penghargaan Terbaik III Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 2024
- BP2MI Jajaki Peluang Kerja Sama Penempatan PMI dengan Kanada
- Kerja Sama Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Resmi Ditandatangi BPH Migas dan Pemprov Jambi
- Jenderal TNI Bintang 4 Mutasi 61 Perwira, Salah Satunya Kadispenau
Rinardi yang didampingi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BP2MI, Hadi Wahyuningrum menyampaikan harapannya bahwa prestasi dan capaian yang baik tersebut seharusnya dipertahankan ke depannya, atau bahkan ditingkatkan lagi arah lebih baik untuk momentum kerja berikutnya.
“Harapan saya BP2MI akan tetap berupaya menjaga prestasi yang diraih hari ini seperti penghargaan JDIHN. Bahkan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi tahun depan. Ayo terus kita bahu-membahu menunjukkan kerja cerdas, kerja sungguh-sungguh untuk memajukan lembaga yang kita cintai ini,” ujar Rinardi.
Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, yang diwakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, dalam sambutan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota JDIHN.
Menurutnya, anggota JDIHN telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum dan terintegrasi secara nasional sehingga mampu menyediakan sumber daya hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
“Ini adalah sarana meningkatkan literasi hukum. Di mana JDIHN juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan literasi hukum di masyarakat. JDIHN telah mengubah cara birokrasi pemerintah bekerja, dari berbasis konvensional atau manual menjadi berbasis internet yang dapat mempermudah akses penyebaran informasi hukum kepada masyarakat,” tutur Widodo.
Tidak hanya itu, Menkumham berharap para pimpinan dan anggota JDIHN tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH agar lebih optimal lagi. Tema yang diusung dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024 yakni "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum".
Pemilihan tema menurut Kepala Pusat JDIH Nasional BPHN, Jonny Pesta Simamora, sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan literasi dan kepatuhan hukum melalui JDIHN.
“Terdapat peningkatan signifikan pengelolaan JDIH selama beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota yang terintegrasi dan peningkatan laporan oleh anggota JDIHN. Dari 1.617 instansi Anggota JDIHN, 1.234 instansi telah terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID. Laporan anggota JDIH juga meningkat dari 612 laporan di tahun 2022 menjadi 736 laporan di tahun 2023. Peningkatannya signifikan, yakni 124 laporan atau 20,26%,” kata Jonny tegas.
Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan bukti komitmen BP2MI melalui Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum. Proses penyerahan Penghargaan berlangsung di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, Kamis (22/8). Kegiatan JDIHN ini diadakan setiap tahun oleh Kementerian Kumham.