Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Pernyataan ini disampaikan Benny dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Gedung BI Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5).

Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebut bahwa terdapat keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) dalam dalam penempatan Pekerja Migran Ilegal (PMI) ke luar negeri.


Pernyataan ini disampaikan Benny dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Gedung BI Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5).

Dia menyebut, keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas. Benny mengakui persoalan tersebut telah dilaporkan ke petinggi TNI-Polri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Tanggal 3 Agustus 2023 dihadiri oleh panglima TNI/Kapolri, menteri saya katakan izin bapak presiden (Jokowi) kenapa sindikat penempatan ilegal tidak bisa disentuh oleh hukum? karena mereka dilindungi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut atribut kekuasaan di negara ini, oknum TNI terlibat,  oknum Polri, oknum kementerian/lembaga terlibat dan oknum di BP2MI juga," bebernya.

Benny mencatat, saat ini jumlah PMI ilegal mencapai sekitar 4 juta orang yang tersebar di berbagai negara. Secara rinci, 80 persen di antaranya merupakan kaum perempuan.

Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

merdeka.com

"Begitu jahatnya para sindikat dan mafia hanya untuk kepentingan bisnis kepentingan ekonomi, mereka menjual anak-anak bangsa ini di luar negeri," tegasnya.


Dia mengatakan para PMI ilegal tersebut rentan terhadap persoalan ketenagakerjaan. Antara lain gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan seksual, hingga jam kerja yang panjang.

"Bahkan, tidak sedikit ada pelaut mengalami kekerasan di atas kapal kemudian jenazahnya dilarungkan di laut lepas, ini problem kita," bebernya.


Padahal, PMI menyumbang sekitar Rp220 triliun per tahun terhadap cadangan devisa negara. Kontribusi PMI ini menjadi yang terbesar kedua setelah sektor migas.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak kolaborasi berbagai pihak terkait untuk bersama-sama memberantas ruang bisnis penempatan PMI ilegal. Sehingga, upaya BP2MI untuk mengatasi permasalah PMI ilegal dapat lebih membuahkan hasil.


"Ada problem-problem yang lebih kompleks di luar yang harus kita selesaikan, harapannya adalah tidak cukup kita mengerjakannya sendiri tapi upaya bekerja sinergi dan kolaborasi itu yang paling penting untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ini," tandasnya.

BP2MI Kawal PMI yang Jadi Korban Tenggelamnya Kapal di Korsel
BP2MI Kawal PMI yang Jadi Korban Tenggelamnya Kapal di Korsel

Tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban atas tenggelamnya kapal di Korea Selatan.

Baca Selengkapnya
TNI Belum Terima Laporan Prajurit Melanggar Netralitas Selama Pemilu
TNI Belum Terima Laporan Prajurit Melanggar Netralitas Selama Pemilu

TNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pelaku Penembakan Prajurit di Dekai
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pelaku Penembakan Prajurit di Dekai

TNI melakukan pengejaran anggota OPM yang melakukan penembakan terhadap prajurit di Dekai,

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TNI Sebut KKB Jadi OPM: Kami Tidak Ragu Dalam Melangkah!
TNI Sebut KKB Jadi OPM: Kami Tidak Ragu Dalam Melangkah!

Kebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.

Baca Selengkapnya
Beda dengan TNI, Polri Tak Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM
Beda dengan TNI, Polri Tak Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM

Sampai saat ini, Polri masih menyebut kelompok kriminal di Papua sebagai KKB.

Baca Selengkapnya
Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar
Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar

Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar, menjadi pemicu kasus TPPO terus memakan korban.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Pulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah
Pulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah

Berbekal keyakinan kuat meski dengan modal yang minim, Midah kemudian membaca peluang untuk memulai usaha kuliner ini.

Baca Selengkapnya
Jenderal TNI Bintang 4 Mutasi 61 Perwira, Salah Satunya Kadispenau
Jenderal TNI Bintang 4 Mutasi 61 Perwira, Salah Satunya Kadispenau

Kadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.

Baca Selengkapnya