BPJS Kesehatan hingga veteran di Indonesia dipalsukan

Seolah pemalsuan menjadi kelaziman di Indonesia.

2016-07-26 06:34:00

Indonesia seolah menjadi surga segala bentuk pemalsuan. Padahal sejumlah badan pengawas dan penegak hukum tersedia. Namun nyatanya, hal itu tidak membikin ciut para pelaku.

Masih hangat soal vaksin palsu, kini bidang kesehatan diramaikan soal kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan jadi-jadian. Sekitar 810 warga Kabupaten Bandung Barat menjadi korbannya. Seorang lelaki berinisial AS (42) ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Cimahi, AKBP Ade Ary, menyatakan berbekal laporan para korban, polisi langsung memburu pelaku. AS terlacak sedang berada di kediamannya, di wilayah Kota Cimahi. Pada Minggu (24/7) malam, AS diringkus. Di kediaman AS ditemukan barang bukti satu bundel berkas pendaftaran BPJS, kuitansi pembayaran, dua buah kartu BPJS palsu, dan lembar blanko BPJS.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, modus yang dilakukan korban itu yakni menarik iuran Rp 100 ribu per satu kartunya. Pelaku menjanjikan tidak ada iuran bulanan," kata Ade, di Mapolres Cimahi, kemarin.

Ratusan korban diperdaya pria membawa nama yayasan Rumah Peduli Dhuafa (RDP) saat menipu itu. Menurut dia, korban tertipu karena ketidaktahuan. Sejak Juli 2015, dia menyasar warga dikategorikan miskin di desa-desa. Ada empat desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang penduduknya menjadi korban.

"Empat desa yang sudah mendaftarkan, jumlahnya 810 KK, tapi baru 175 kartu yang sudah tersebar," imbuh Ade.

Terpaut jarak hampir 2,700 kilometer, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, ada temuan mengejutkan. Tim sepuluh veteran mencatat, lebih dari 4.000 veteran mendapat pengakuan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan di NTT ternyata palsu.

"Para veteran atau calon veteran ini direkrut oleh calo dengan memalsukan identitas," kata Koordinator Tim Sepuluh Veteran NTT, Stefanus Davidson Nahak, di Kupang, kemarin.

Stefanus Davidson Nafak dan seorang veteran, Agus Bere, adalah Partisan Brigif II. Mereka ikut bergabung dengan pasukan TNI dalam operasi Seroja di Timor-Timur. Dia mengaku memegang daftar lengkap veteran sesungguhnya.

Menurut Nafak, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04/2007, proses pendaftaran calon veteran hanya berlaku hingga Oktober 2009. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih ada penerimaan calon veteran dilakukan oleh calo.

Bahkan para calo masih beroperasi bebas di NTT saat ini menargetkan merekrut 6.000 veteran. Menurut dia, para calo selalu meminta imbalan kepada setiap calon veteran ingin mendapat pengakuan dari negara sebagai pejuang Timor Timor. Padahal orang-orang itu tidak pernah terjun dalam operasi militer atau terlibat konflik dengan membawa identitas negara.

"Tindakan oknum calo ini merugikan negara, sehingga harus segera dihentikan," kata Nafak.

Sesuai keputusan Menhan Nomor Skep 106/II/1983 pada 3 Februari 1983, mereka yang berhak mendapat gelar veteran adalah Partisan Timor Timur, Sukarelawan Timor Timur, Wanra sepanjang perbatasan Timtim dengan Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, mereka diakui sebagai veteran adalah anggota TNI ditugaskan dalam operasi militer di Timtim, eks pasukan bersenjata pemerintah Portugis turut bergabung dalam perjuangan pembebasan Timor Timur, dan yang gugur dalam tugas dalam kurun waktu 21 Mei 1975 sampai 17 Juli 1976.

Khusus di NTT, yang berjuang dalam tugas operasi Satgas/II berjumlah sekitar 3.800 orang. Terdiri dari Menpor dua kompi sekitar 250 orang, Wanra 1.200 orang, partisan/sukarelawan sekitar 1.200 orang berdasarkan surat perintah, dan TNI 1.150 orang.

Baca juga:
4000 Veteran di NTT ternyata palsu
Setahun buat BPJS palsu, korban AS hingga 810 kepala keluarga
Daftar BPJS gratis, waspadai pengurusan kolektif dan meminta bayaran
BPJS Kesehatan palsu bisa dikenali dengan mudah

(mdk/ary)