BPK Minta Pemkab Mukomuko Kembalikan Duit Negara Terkait Pembangunan Sumur Bor
Kalau berdasarkan alokasi dana program optimasi lahan rawa ini, ia mengatakan dana untuk pembangunan setiap sumur bor sebanyak 23 titik di daerah itu senilai Rp30 juta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengembalikan duit negara yang tidak jadi digunakan tahun 2020. Anggaran tersebut terkait pembangunan sumur bor.
"Bukan jadi temuan, kami dikirim surat dari BPK agar uang negara yang tidak jadi digunakan tahun 2020 dikembalikan agar tidak jadi temuan," kata Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Dodi Hardiansyah di Mukomuko, seperti diberitakan Antara, Jumat (19/2).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Kabupaten Mukomuko tahun 2020 mendapatkan program optimasi lahan rawa di lahan persawahan tadah hujan seluas 200 hektare, namun program ini batal karena pembangunan sumur bor karena tidak adanya spesifikasi kegiatan ini dalam program optimasi lahan rawa.
Ia mengatakan sebanyak lima kelompok tani di wilayah Kecamatan Ipuh telah mengembalikan uang negara yang tidak jadi digunakan untuk pembangunan sumur bor kepada negara.
Ia menjelaskan BPK minta uang negara dikembalikan karena dianggap uang tersebut berbunga, jadi bunga dari uang negara yang telah masuk ke rekening kelompok tani harus dikembalikan.
"Kalau uang negara yang masuk ke rekening kelompok tani sudah dikembalikan, cuma dianggap barang ini bersumber dari uang negara maka uang tersebut termasuk bunganya wajib dikembalikan," ujarnya pula.
Terkait dengan jumlah uang negara yang berbunga yang harus dikembalikan oleh daerah ini, ia mengatakan, pihaknya sampai sekarang masih menunggu hitungan dari Bank Mandiri.
Pihaknya belum tahu pasti jumlahnya, kalau berdasarkan perhitungan sementara sekitar Rp3 juta berdasarkan perhitungan rata-rata bunga uang dalam setiap rekening kelompok tani tersebut Rp50 ribu per bulan.
Sementara itu, alokasi dana tugas perbantuan (TP) pemerintah provinsi tersebut untuk pembangunan sawah rawa melalui kegiatan pengembangan lahan rawa milik di daerah ini yakni sebesar Rp4,3 juta per hektare.
Kalau berdasarkan alokasi dana program optimasi lahan rawa ini, ia mengatakan dana untuk pembangunan setiap sumur bor sebanyak 23 titik di daerah itu senilai Rp30 juta.
Baca juga:
Menhan Prabowo Perintahkan Anak Buah Teliti Beri Info Penggunaan Anggaran ke BPK
Sandiaga Bakal Gandeng KPK dan BPK Awasi Penyaluran PEN untuk Pariwisata
Pandemi Dinilai Timbulkan Risiko Bagi Kementerian Lembaga Susun Laporan Keuangan
Sri Mulyani Dukung Proses Pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Datangi Kejagung, BPK Audit Penggunaan Anggaran Sepanjang 2020
Menteri Trenggono Targetkan KKP Kembali Raih WTP Laporan Keuangan 2020