BPK sebut KPK langgar konstitusi jika tak lanjuti hasil auditnya
KPK menyatakan tidak ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menemui Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta. Pertemuan ini membahas soal dugaan penyimpangan Pemprov DKI Jakarta dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Harry menegaskan sebagai lembaga yang lebih tinggi dari KPK, BPK sudah lebih dulu melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Bahkan, kata dia, BPK sudah dua kali mengaudit tentang keuangan Pemda DKI pimpinan Basuki T Purnama itu.
"Tentang Sumber Waras ini, intinya kita ada dua pemeriksaan laporan keuangan 2014 yang sudah diketahui, karena kita sudah laporkan ke DPRD DKI Juni 2015," ujar Harry di Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6).
Harry juga menjelaskan, bahwa audit investigasi pembelian lahan Sumber Waras juga berkenaan dengan permintaan KPK kala itu. Permintaan itu diketahui saat KPK masih dijabat oleh Plt Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki.
"Kemudian atas permintaan KPK, kami diminta melakukan audit investigasi dalam kasus RS Sumber Waras," katanya menambahkan.
Harry menegaskan, walaupun BPK bukan aparat penegak hukum yang bisa menersangkakan siapapun, tapi UUD dan undang-undang memberikan BPK kewenangan untuk menegakkan hukum administrasi negara.
Untuk itu, Harry menilai, jika hasil audit pihaknya terhadap kasus RS Sumber Waras tidak ditindak para aparat penegak hukum, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.
"Kalau ada kesalahan tata kelola keuangan, oleh negara kami diminta untuk menegakkan. Dan undang-undang memberikan kewenangan sampai kapanpun itu, akan terakumulasi dan dilaporkan setiap entitas lembaga-lembaga negara yang kita periksa," ujar Harry.
"Soal penegakan hukum, kalau hasil pemeriksaan kami tidak ditindaklanjuti dan diikuti, berarti ada pelanggaran konstitusi. Siapa yang menegakkan konstitusi? Ya kita semua," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam kasus Sumber Waras, KPK nyatakan belum temukan indikasi korupsi. Sementara hasil audit BPK nyatakan, ada markup dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Mengapa Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPK dalam kasus korupsi timah? Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.