BPN Pertanyakan KPK yang Tak Buka Barang Bukti Milik Bowo Sidik Pangarso
Bowo kena OTT terkait dugaan suap kerjasama pengangkutan menggunakan Kapal dari PT Transportasi Kimia (PT. HTK).
Juru Bicara Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak melihat ada yang aneh saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo kena OTT terkait dugaan suap kerjasama pengangkutan menggunakan Kapal dari PT Transportasi Kimia (PT. HTK).
"Kebiasaan KPK itu ketika preskon dibuka semua dibuka dan ditunjukkan. Ini agak aneh dan memang kemudian itu enggak dibuka dan ada apa Bu Basaria melarang itu dibuka," kata Dahnil di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Ia pun sangat mempertanyakan, alasan lembaga antirasuah tersebut tak membuka sama sekali barang bukti hasil OTT terhadap Bowo.
"Sekarang kan yang berkembang gitu. Dan untuk hindari apa itu ya harus terbuka KPK dalam hal ini. Kenapa? Misalnya Febri sebut ini tidak rusak barbuk, itu ngelesnya karena biasanya seluruh barbuk ditunjukan," ujarnya.
Semestinya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dapat membuka barang bukti tersebut dan diperlihatkan kepada masyarakat seperti tangkapan-tangkapan KPK yang sudah-sudah.
Terlebih, saat itu Basaria langsung menyebut bahwa yang dilakukan oleh pihaknya tersebut tak terkait dengan Pilpres 2019. Menurutnya, padahal proses penyidikan belum saja dilakukan.
"Ya praduga itu, jadi enggak ada lah ya buka aja jangan kemudian disembunyikan bahkan Basaria sesumbar ini enggak terkait dengan pilpres padahal proses penyidikan aja belum, tapi wakil ketua KPK udah bilang ini enggak terkait Pilpres, 400 ribu amplop itu enggak mungkin hanya untuk caleg. Itu yang harus di buka ya, jangan dihina nalar publik harusnya dibuka saja," ungkapnya.
"(Minta dibuka), Iya itu kan sop selama ini kok sekarang enggak," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan suap kerjasama pengangkutan menggunakan Kapal dari PT Transportasi Kimia (PT. HTK).
Selain Bowo, KPK juga menjerat dua orang lainnya yakni Marketing Manager PT. HTK Asty Winasti, dan pegawai PT. Inersia bernama Indung.
Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT. HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima suap sebanyak tujuh kali dari PT. HTK.
Total, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT. HTK maupun pihak lainnya yakni sekira Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar di Pemilu 2019.
Baca juga:
KPK Geledah Kantor PT Inersia Milik Bowo Sidik Pangarso di Kawasan Salihara
Buktikan soal 'Cap Jempol', KPK akan Buka Semua Amplop Bowo Sidik
Erick Thohir Tegaskan Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik Tak Terkait Pemenangan Jokowi
Titiek Soeharto Tak Tahu Kaitan Perusahaan Tommy Dengan Kasus OTT Bowo Sidik
Pupuk Indonesia: OTT KPK Terkait Jasa Angkut Amoniak, Bukan Distribusi Pupuk
KPK Bantah Ada Cap Jempol di Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik