Bupati ditangkap KPK, struktur Pemkab Klaten bakal direview ulang

Bupati ditangkap KPK, struktur Pemkab Klaten bakal direview ulang. Kementerian Dalam Negeri bakal mengkaji ulang struktur jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyusul tertangkapnya Bupati Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) kemarin.

2017-01-03 14:19:45

KPK tangkap Bupati Klaten

Kementerian Dalam Negeri bakal mengkaji ulang struktur jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyusul tertangkapnya Bupati Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) kemarin. Sri ditangkap lantaran diduga menerima suap terkait praktek jual beli jabatan dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Klaten.

"Soal Bupati Klaten, saya bakal review semua susunan jabatan yang ada di sana," kata
Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono di lapangan silang Monas, Jakarta, Selasa (03/01).

Sumarsono mengatakan, akan mengambil dua langkah tegas dalam menangani kasus praktek jual beli jabatan tersebut. Langkah pertama menunjuk pelaksana tugas (plt) Bupati menyusul sudah ditahannya Sri Hartini oleh KPK.

"Ada dua langkah, pertama proses pemberhentian Bupati Klaten, dan sementara menunjuk wakilnya sebagai Plt Bupati. Kedua, tentu persoalan UPD. Tentu mereka wakil bupati, kita melakukan review kembali jangan langsung melantik," tuturnya.

Tak hanya itu, Sumarsono juga mengatakan, akan menurunkan jabatan semua yang terkena indikasi transaksi jual beli jabatan terkait kasus tersebut. "Yang kemarin diindikasaikan disuap akan didown grade. Karena dia terbukti dalam OTT," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sri beserta tujuh orang di antaranya diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada hari Jumat (30/12) di Klaten, Jawa Tengah. Mereka diamankan terkait kasus suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Uang Rp 2 miliar dan mata uang asing 5.700 USD dan 2.035 Dollar Singapura diamankan dari rumah dinas Bupati Klaten. Selain uang, KPK juga mengamankan buku berisi catatan penerimaan uang yang berasal dari PNS di lingkungan Pemkab Klaten.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/gil)

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Tetapkan Gubernur Sahbirin Noor Tersangka Suap Usai OTT di Kalsel, Langsung Ditahan

Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan sejumlah orang ditangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (6/10) lalu.

kpk ott gubernur kalsel 1 tahun yang lalu

Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK 1 tahun yang lalu

Penggeledahan KPK Berlanjut di Semarang, Kantor Dinas Damkar 6,5 Jam Diobok-obok Penyidik

KPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.

korupsi di pemkot semarang 1 tahun yang lalu

KPK Minta Pansel Proses Wawancara Capim KPK Digelar Terbuka: Demi Menjaga Akuntabilitas

KPK mendorong pelaksanaan wawancara Capim dan Dewas KPK dapat dilakukan dengan terbuka dan dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung/streaming.

capim dan dewas kpk 1 tahun yang lalu

Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Timur

Dalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.

KPK 1 tahun yang lalu

Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan

Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali 1 tahun yang lalu

Sidang Praperadilan Mbak Ita Lawan KPK Ditunda Hingga 6 Januari 2025

Penundaan sidang perdana praperadilan ini diajukan oleh KPK dengan maksud mempersiapkan jawaban atau tanggapan serta berkas lainnya.

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Dapat Info Ada Orang Sengaja Tutup Papan Sita Rumah SYL di Parepare, Ancam Proses Hukum

KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

Syahrul Yasin Limpo 1 tahun yang lalu

KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

KPK 1 tahun yang lalu