Bupati Rohul batal dilantik, pendukungnya diminta tak bikin onar
Untuk mengantisipasi gejolak warga 800 personel dikerahkan.
Setelah batalnya pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan wakilnya Sukiman di gedung DPRD Riau, Polda Riau mengantisipasi potensi gejolak masyarakat. Sebanyak 800 personel pun dikerahkan untuk mengamankan kondisi di Riau.
Sebab, pembatalan terhadap bupati Rokan Hulu berimbas pada pelantikan Bupati Pelalawan HM Harris dan wakilnya Zarwedan. Bahkan sejumlah warga tidak terima atas pembatalan ini.
Harris mengaku juga ikut membatalkan diri dari pelantikan yang semestinya dilaksanakan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, hari ini Selasa (19/4) agar situasi kondusif. Tak ayal, kedua politisi Partai Golkar itu batal dilantik hari ini.
Untuk itu, Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan agar bersikap dewasa atas keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang membatalkan pelantikan Suparman sebagai bupati.
"Sesuai dengan tugas kami selaku pimpinan Polri di Wilayah hukum Polda Riau, mengucapkan terima kasih atas kedewasaan masyarakat Riau," ujar Supriyanto saat dihubungi merdeka.com.
Sebagai komandan tertinggi kepolisian di Riau, Supriyanto meminta masyarakat Rokan Hulu untuk ikut menjaga keamanan dan situasi yang kondusif demi kepentingan bersama.
"Khususnya warga Rokan Hulu yang sangat membantu kita semua untuk menjaga situasi wilayah Riau dan jajarannya hingga tercipta suasana yang cukup kondusif," kata Supriyanto.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan wakilnya Sukiman batal dilantik Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman di gedung DPRD Riau hari ini.
Pembatalan itu berdasarkan telegram dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, lantaran Suparman tersandung kasus hukum sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pelantikan Bupati Rokan Hulu ditunda karenastatus (Suparman) sebagai tersangka. Itu sudah kita koordinasikan dengan KPK," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji saat dihubungi merdeka.com.
‪Ditundanya pelantikan itu, kata Dodi, memang tidak memiliki landasan hukum yang mengaturnya. Namun, Mendagri sendiri memiliki kebijakan untuk menunda lantaran status tersangka Suparman yang dinilai tidak layak dilantik sebagai Bupati Rokan Hulu.
"Memang tidak ada dasar hukumnya, tetapi Mendagri meminta pelantikan bupati Rokan Hulu ditunda," kata Dodi.
Namun Mendagri tidak memerintahkan pelantikan Bupati Pelalawan Harris dan wakilnya Zarwedan ikut batal dilantik. Dodi mempersilakan Plt Gubernur Riau untuk melanjutkan pelantikan Harris sebagai bupati karena tidak ada permasalahan terhadap polisi partai Golkar itu dalam proses hukum.
"Untuk bupati Pelalawan, itu tidak ada pembatalan, silakan. Itu wewenang Plt Gubernur Riau," kata Dodi.
Baca juga:
Bupati Rokan Hulu batal dilantik, Bupati Pelalawan ikut-ikutan
Golkar desak mendagri tetap lantik bupati Rokan Hulu
Suparman tersangka KPK, pelantikan Bupati Rokan Hulu ditunda
Mendagri akan lantik Gubernur Sumut dan Bupati Simalungun
Lama menunggu, Uu Ruzhanul akhirnya dilantik jadi bupati Tasikmalaya
Mendagri teken SK pengangkatan Beni jadi Bupati Muba definitif
-
Siapa yang berperan dalam menjaga keamanan pemilu di Kota Pekanbaru? Polri bersama masyarakat bersinergi menciptakan kondusifitas jelang Pemilu 2024.
-
Kapan Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau? Pada 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
-
Apa yang dikawal ketat oleh Polresta Pekanbaru? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang dilakukan oleh Wamen ATR di Pekanbaru? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8). Setibanya di Kantah Kota Pekanbaru, Raja Juli Antoni meninjau jalannya Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.