Calon Hakim Agung Ini Nilai Diskon Hukuman untuk Koruptor Hal yang Biasa

Calon Hakim Agung (CHA) Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, potongan masa hukuman yang diputuskan majelis hakim pada tingkat banding atau kasasi adalah hal yang lumrah (biasa).

2021-08-03 13:23:38

Calon Hakim Agung (CHA) Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, potongan masa hukuman yang diputuskan majelis hakim pada tingkat banding atau kasasi adalah hal yang lumrah (biasa). Terlebih tidak semua putusan dipotong namun banyak yang hukuman diperkuat atau diperberat oleh majelis hakim tingkat lanjutan.

Hal itu disampaikan Dwiarso saat mengikuti tes wawasan seleksi Calon Hakim Agung 2021 yang digelar Komisi Yudisial (KY) pada 3-7 Agustus 2021, bersama 24 calon hakim agung lainnya, secara terbuka disiarkan melalui chanel Youtube Selasa (3/8).

"Sebetulnya pengurangan hukuman, penambahan hukuman itu adalah suatu hal yang biasa ya. Hal yang sudah lumrah, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dwiarso saat menjawab pertanyaan salah satu panelis.

Menurutnya, pengurangan atau penambahan hukuman terkhusus perkara tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika hakim pengadilan tingkat pertama dinilai tidak mempertimbangkan kriteria kerugian negara, keuntungan yang diterima, hingga berat dan ringannya suatu kasus korupsi.

Sehingga, lanjutnya, karena hal tersebut dianggap tidak jadi pertimbangan tentu akan diperbaiki pada pengadilan tingkat banding. Sehingga di situ bisa nampak bahwa ada penurunan maupun tambahan hukuman kepada para terdakwa.

Namun demikian, Dwiarso yang saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA),berpandangan stigma masyarakat yang menilai kerap adanya potongan hukuman, karena faktor pemberitaan yang lebih besar ketimbang saat hakim memperberat putusan.

"Hanya saja sekarang yang lebih populer atau yang jadi berita itu kalau terjadi penurunan atau diskon tadi. Saya secara pribadi tidak bisa mengomentari komentar, kalau belum membaca secara utuh pertimbangan apa yang menjadi kan putusan tersebut didiskon atau dikorting," ujarnya.

Pasalnya dalam setiap putusan, dia menilai bahwa hakim akan selalu mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara Tipikor dan tidak sedemikian gampang untuk menurunkan hukuman yang sudah dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

"Dan biasanya yang dimuat di berita itu kurang lengkap, dan kami sayangkan juga masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap. Sehingga seolah-olah MA atau pengadilan tingkat banding itu selalu menurunkan," bebernya.

"Padahal kalau kita lihat sebagaimana yang disampaikan Ketua MA, yang penurunan itu di bawah 8 persen. Lainnya menguatkan atau menambah. Ini yang perlu diketahui masyarakat, tidak sebanyak itu. Hanya saja ya itu tadi. Informasi yang diterima masyarakat belum lengkap," lanjutnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini Komisi Yudisial sedang menggelar seleksi kepada Calon Hakim Agung, yang terbagi untuk Kamar Pidana terdapat 15 peserta yang lolos tahap tiga, yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Adly, Artha Theresia Silalahi, Aviantara, Catur Irianto, Dwiarso Budia Santiarto, Eddy Parulian Siregar, Hermansyah, Hery Supriyono, Jupriyadi, Prim Haryadi, Subiharta, Suharto, Suradi, dan Yohanes Priyana.

Selanjutnya, untuk Kamar Perdata terdapat enam peserta yang dinyatakan lolos, yakni Berlian Napitupulu, Ennid Hasanuddin, Fauzan, Haswandi, Mochammad Hatta, dan Raden Murjiyanto. Sedangkan untuk Calon Hakim Agung untuk Kamar Militer, yakni Brigadir Jenderal TNI Slamet Sarwo Edy, Brigjen TNI Tama Ulinta Boru Tarigan dan Brigjen TNI Tiarsen Buaton.

Baca juga:
Seleksi Hakim Agung, Hakim Aviantara Dicecar Soal Pemotongan Hukuman Pinangki
Koalisi Pemantau Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial Sebut Pendaftar Calon Hakim Agung 2021 Terbanyak Selama Seleksi
Makalah Diduga Plagiat, Seleksi Hakim Agung Triyono Dihentikan Komisi III DPR
Komisi III DPR Uji Kelayakan 7 Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial Umumkan Calon Hakim untuk Diusulkan ke DPR

(mdk/bal)