Capim Alexander Marwata Usulkan Pemeriksaan Saksi KPK Berjalan Senyap
Dia mengamini hal tersebut perlu evaluasi di periode selanjutnya agar tak ada suara gaduh. Alex yakin KPK bisa melakukan hal yang sama dalam penindakan seperti dilakukan Polri dan Kejaksaan.
Calon pimpinan KPK petahana, Alexander Marwata menyampaikan kinerja lembaga antirasuah berjalan senyap. Karena, saat KPK memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, publikasi dilakukan seolah mengidentifikasi mereka terlibat, terlebih jika yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.
"Mengurangi suara gaduh seperti pengumuman tersangka, atau saksi, sejatinya bisa, sepanjang berlima sepakat tidak usah memanggil saksi harus diumumkan," katanya saat uji kelayakan dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dia mengamini hal tersebut perlu evaluasi di periode selanjutnya agar tak ada suara gaduh. Alex yakin KPK bisa melakukan hal yang sama dalam penindakan seperti dilakukan Polri dan Kejaksaan.
"Teman di kepolisian dan kejaksaan bisa, mengapa KPK engga bisa?" ujarnya.
Demi mewujudkan hal itu, KPK masih berpatok pada beleid yang menyebut lembaga independen dan bertanggung jawab kepada publik. Karenanya, semua kegiatan KPK harus dilaporkan ke masyarakat lewat pers.
"Jadi SOP KPK yang (membuat) seperti itu," tutup Alex.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tolak RUU KPK, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor DPRD Bali
Di Depan Anggota DPR, Capim KPK Johanis Tanak Nyatakan Setuju Revisi UU KPK
Tak Terkesan dengan OTT, Alexander Marwata Ingin Pencegahan Korupsi Diperkuat
Malam Ini, DPR Akan Langsung Tunjuk 5 Pimpinan KPK Baru
Kronologi Dugaan Pelanggaran Etik Irjen Firli di KPK hingga Ditarik Kapolri
Alexander Marwata: Tiga Pimpinan KPK Sepakat Kasus Firli Bahuri Disetop
Pimpinan KPK: DPR dan Pemerintah Diam-diam Berkonspirasi Melucuti Kewenangan