Cegah Anggota Tertular Corona, Polri Siapkan Layanan Virtual saat New Normal
Tujuan dari menyiapkan sistem berbasis online, lanjut Chryshnanda, adalah sebagai usaha untuk kepolisian menerapkan dan beradaptasi dengan sistem berbasis online maupun elektronik, termasuk sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.
Polri kini sedang menyiapkan layanan berbasis online menyambut The New Normal. Nantinya, pemantauan di lapangan akan dilakukan secara virtual berbasis sistem internet.
Demikian disampaikan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana pada diskusi online Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Rabu (27/5).
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Apa yang dikawal ketat oleh Polresta Pekanbaru? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Apa langkah konkret yang dilakukan Polri untuk mendukung Kementan? Sebagai langkah nyata, Kapolri mengatakan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan di berbagai daerah khusus tanaman jagung. Contoh, Jajaran Polda Yogyakarta sudah menyiapkan lahan 100 hektare untuk mensupport peningkatan produksi jagung. "Di Yogyakarta kemarin pak Kapolda akan memberikan lahan 100 hektare untuk mensupport apa yang menjadi kebijakan presiden yang secara teknis dijalankan pak Mentan," katanya.
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
"Saat ini, Kita dalam menyambut new normal, tidak hanya sebatas kepada sistem yang aktual tetapi juga layanan secara virtual berbasis sistem internet of thing untuk mengamati, memantau kejadian di lapangan," jelasnya.
Tujuan dari menyiapkan sistem berbasis online, lanjut Chryshnanda, adalah sebagai usaha untuk kepolisian menerapkan dan beradaptasi dengan sistem berbasis online maupun elektronik, termasuk sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.
Menurutnya, langkah kepolisian beralih ke dalam sistem online, karena kerawanan polisi yang bertugas langsung di lapangan dapat terpapar virus corona.
"Sehingga ke depan di new normal nanti, kita siap untuk melakukan kehidupan dari balik layar, kepolisian menyiapkan pelayanan virtual mencakup keselamatan, keamanan, informasi, administrasi, hukum dan kemanusiaan," katanya.
605 Kendaraan Ditindak Selama Operasi Ketupat 2020
Sementara itu, sebanyak 605 kendaraan ditindak Polri selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 dan penerapan aturan 'Dilarang Mudik.'
"Kita melihat ada kendaraan yang diamankan, orang sudah dilarang mudik tetapi juga masih melakukan, ini sebenarnya hal yang memalukan, tidak layak untuk disampaikan. Karena itu mari kita evaluasi," kata Chrysnanda.
Pada penjelasannya, total 605 kendaraan yang digunakan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu, 593 kendaraan travel gelap, 8 kendaraan angkutan barang, dan 4 bus.
Secara rinci pengamanan kendaraan itu terdapat di Polda Metro Jaya yang mengamankan 417 travel gelap, Polda Jawa Barat sebanyak 181 kendaraan terdiri dari 175 travel gelap dan 6 angkutan barang, dan Polda Banten 1 travel gelap dan 1 angkutan barang.
Selanjutnya, Polda Jawa Timur mengamankan total 4 kendaraan terbagi 1 angkutan barang dan 3 bus, sedangkan untuk Polda Lampung mengamankan 1 bus.
Selain mengamankan 605 kendaraan, Chryshnanda mengatakan selama 32 hari pelaksanaan operasi ketupat, polisi sudah memutar balikan 82.604 kendaraan bermotor pemudik.
Secara rinci angka tersebut cenderung menurun sejak awal operasi ketupat, yakni 24-30 April ada 18.654 kendaraan yang diputar balik, menurun menjadi 15.416 kendaraan di tanggal 1 hingga 7 Mei, dan terus menurun hingga hari ke-32, hingga hanya 4.149 kendaraan yang diputar balik.
116 Pos Penyekatan
Sementara itu, Chryshnanda juga mengatakan polisi telah membuat 116 pos penyekatan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam rangka mengantisipasi arus balik usai Hari Raya Idul Fitri termasuk pemudik yang balik ke kota.
Penyekatan itu tersebar di sejumlah Provinsi seperti Jawa Timur sebanyak 32 titik, Jawa Tengah 16 titik, Jawa Barat 20 titik, DKI Jakarta 18 titik, Banten 15 titik, dan Lampung 45 titik.
"Ada di titik jalur utama, dan ini tidak sebatas sebatas ada di jalan tol, tetap ada juga di jalur-jalur arteri masing-masing kota pun dilakukan," katanya.
Dia pun tidak menampik jika masyarakat kerap kali berhasil lolos dari penjagaan yang telah dilakukan oleh polisi.
"Kita memang ada satu amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka saya kadang-kadang heran orang yang bisa melanggar bisa kucing-kucingan malah di pamer-pamerkan, ini seharusnya menjadi salah satu hal yang harus kita perbaiki secara bersama," imbau Chryshnanda.
Dia juga menjelaskan bahwa tindakan penyekatan ini merupakan salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, dia meminta kepada masyarakat untuk mematuhi dan jangan mencoba cari-cari alasan untuk memaksakan kembali ke kota.
Baca juga:
New Normal, Menag Sebut Tahap Awal Masjid Dibuka Hanya untuk Salat
New Normal, Jasa Marga Hapus Layanan Top Up Tunai di Gerbang Tol
Kurva Covid-19 Masih Tinggi, New Normal Bikin Pemulihan Ekonomi Lebih Lambat
Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan New Normal, Agar Rakyat Tak Bingung
Pelaku Usaha dan UMKM Harus Bisa Adaptasi di Era New Normal
Masih Ada 6 Persen BUMN Belum Lapor Kesiapan Sambut Kenormalan Baru
Pemerintah Jokowi Rancang Dua Program Sambut Era New Normal