Cegah kecurangan, Ombudsman awasi pelaksanaan UN 2014

Melalui pengawasan ini, Ombudsman berharap UN 2014 dapat berjalan tertib, dan akuntabel.

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014 yang digelar serentak di 33 provinsi. UN sendiri akan dilaksanakan mulai Senin (14/4) besok.

Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso mengatakan, pengawasan ini dilakukan guna menekan perilaku maladministrasi selama berlangsungnya UN. Melalui pantauan ini, UN 2014 diharapkan dapat berjalan tertib, dan akuntabel.

"Karena hanya dengan pelaksanaan UN yang baik, tertib dan akuntabel, tiap peserta didik dapat memperoleh hasil maksimal dan adil," ungkap Budi dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/4).

Budi menambahkan, penyelenggaraan UN kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat, utamanya menyangkut persoalan pencetakan dan distribusi soal/lembar jawaban. Tak hanya itu, UN juga berpotensi terjadi kecurangan mulai dari proses ujian hingga penilaian hasil ujian.

"Proses pemantauan ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengadukan setiap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian," tegas Budi.

Tak hanya itu, Budi juga mengharapkan adanya peran serta masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan maladministrasi dalam pelaksanaan UN. Laporan tersebut bisa dilakukan melalui telepon ke kantor pusat atau situs resmi lembaga tersebut. Pelaporan juga bisa ditujukan lewat perwakilan Ombudsman RI di 32 provinsi.

"Kami berharap pelaksanaan UN 2014 ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan terhindar dari kesalahan serta penyimpangan yang merugikan siswa didik peserta UN mengingat tahun ini adalah tahun terakhir penyelenggaraan UN di bawah tanggung jawab Kabinet Pemerintahan Presiden SBY," harap Budi.