Cegah penggunaan narkoba, 17 anggota FPKS tes urine di DPR
Anggota fraksi yang tak mengikuti test urine petang ini akan mengikuti test urine yang akan dilakukan di kemudian hari.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegahnya masuknya narkoba di parlemen. Upaya pencegahan narkoba dilakukan lewat test urine yang dilakukan petang ini.
"Langkah PKS ini langkah yang baik dengan meminta anggotanya untuk melakukan tes urin," kata Kasubdit Lingjamas, Direktorat Peran Serta Masyarakat, Dik Dik Kusnadi di ruang rapat FPKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (26/3).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, test urine yang dilakukan ini menjadi yang pertama dilakukan di kalangan fraksi yang duduk di parlemen. Menurut Jazuli, anggota FPKS yang berjumlah 40 orang belum semua hadir dalam test urine tersebut. Alasannya, sebagian anggota fraksi sedang melakukan kunjungan ke daerah. Dia memastikan, anggota fraksi yang tak mengikuti test urine petang ini akan mengikuti test urine yang akan dilakukan di kemudian hari.
"Bukan hanya anggotanya saja yang harus steril dari narkoba, tapi seluruh staf ahli yang terlibat di Fraksi PKS ini harus steril juga," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, baru 17 anggota yang hadir dalam kesempatan ini. Mereka adalah Jazuli Juwaini, Nasir Jamil, Habib Abu Bakar Alhabsyi, Mustafa Kamal, Chairul Anwar, Adang Daradjatun, dan Refrizal.
Selain itu, Tifatul Sembiring, Ecky Awal Muharam, Saaduddin, Gamari Soetrisno, Hamid Noor Yasin, Abdul Hakim, Muhammad Yudi, Andi Akmal, Sukamta, dan Almuzammil Yusuf.
Baca juga:
Polres Pelalawan tangkap dua pengedar narkoba saat bawa sabu
BNN musnahkan 50 Kg sabu dari negeri Tiongkok dan Nigeria
Polisi buru bos sindikat sabu internasional WN Malaysia
Dua warga Pelalawan ditangkap saat transaksi sabu di menara pemancar
Kantongi sabu, Kurnia susul istri masuk penjara
Unik, ponpes ini rehabilitasi pecandu narkoba dengan direbus
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa Kaesang bertemu PKS? Meski PKS ini partai oposisiEnak diajak ngobrol sambil minum kopi
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).