Cerita Jokowi Sering Dicurhati Masyarakat Soal Sengketa Tanah
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta mengaku sering kali mendapatkan pengaduan masyarakat soal sengketa lahan.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta mengaku sering kali mendapatkan pengaduan masyarakat soal sengketa lahan.
"Apa yang saya dengar dari rakyat? Sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, konflik lahan. Setiap hari saya masuk ke desa pasti suara itu yang saya dengar. Sehingga ini menjadi kunci," kata Jokowi di Lapangan Tenis Tertutup Keramat, Kota Tarakan, Rabu (18/12) lalu.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi mempercepat proses sertifikasi tanah? Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi memotong proses sertifikasi tanah yang bertele-tele.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebab itu, Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil untuk mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Jika sebelumnya hanya 500 ribu lembar sertifikat yang dibagikan kepada rakyat setiap tahunnya, maka sejak pemerintah meluncurkan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), jumlah tersebut naik signifikan setiap tahunnya.
"Dulu di 2017, sebanyak 5 juta (sertifikat) bisa rampung setahun. Saya naikkan lagi 2018 7 juta, rampung 7 juta. Tahun ini 9 juta, rampung 9 juta, di seluruh Indonesia loh ya. Padahal biasanya dulu setiap tahun itu hanya 500 ribu di seluruh Indonesia. Coba, naiknya sampai 15 kali lipat. Bayangkan," ungkap Jokowi.
Dengan masyarakat memiliki sertifikat tanah, Jokowi menegaskan mereka sudah memiliki bukti hak hukum. Dan konflik pun kata dia bisa dihindari.
"Mau apa kalau sudah pegang ini? Enggak bisa apa-apa, ngaku-ngaku? Balik dia. Ini pentingnya bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," ujar Jokowi.
Baca juga:
Petani Simalungun Datangi Gubernur Sumut dan BPN Bahas Permasalahan Lahan
Pembangunan Gudang Himpit Rumah Warga di Mangga Dua
KPK Periksa Rektor IAIN Ambon Terkait Kasus Sengketa Lahan Kampus
VIDEO: Aksi Saling Dorong Warnai Eksekusi Graha Gus Dur
Proses Eksekusi Graha Gus Dur di Surabaya Berlangsung Ricuh