Data Sosial Utuh Dinilai Jadi Modal Pemerintah Galang Partisipasi Warga Lawan Corona
Data sosial yang utuh dibutuhkan agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Juga untuk mendesain pola pendekatan kepada masyarakat.
Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menegaskan pentingnya data sosial dalam membuat kebijakan. Hal inilah yang juga harus diperhatikan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Data sosial yang utuh, jelas dia, dibutuhkan agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Juga untuk mendesain pola pendekatan kepada masyarakat.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Contohnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta hendak mengajak partisipasi warga di permukiman padat penduduk untuk terlibat dalam program penanganan Covid-19. Namun untuk mengajak partisipasi warga pemerintah harus memahami kelompok sasaran, atau komunitas yang mau diajak berpartisipasi.
Pemahaman secara menyeluruh, kata dia, hanya bisa didapatkan bila pembuat kebijakan memiliki data sosial yang utuh terkait masyarakatnya.
"Perlu ada satu data yang utuh tentang 457 RW yang betul-betul yang secara sanitasi memang masih cukup memprihatinkan, menurut data BPS," kata dia dalam diskusi, Jumat (29/5).
"Pertanyaan apa ada data sosial yang utuh. Begitu kita tidak punya data sosia yang utuh, mendorong partisipasi sosial warga itu betapa susahnya," lanjut dia.
Dia pun menegaskan bahwa dalam mengelola sebuah wilayah, apalagi wilayah ibu kota seperti DKI Jakarta, kebijakan harus berbasis data. Prinsip knowledge to policy harus benar-benar dijalankan.
"Karena prinsip penting dari negara modern, apalagi di ibu kota logic yang dipakai ada knowledge to policy. riset to policy, data to policy. Kalau kita buat program tapi data tidak punya itu bisa salah program, salah sasaran," tandasnya.
Baca juga:
Kemendagri dan KPK Sepakat Perlunya Data Penerima Bansos Berbasis NIK
Agar Tak Ada Kendala, Penyaluran Bansos Sembako di Bekasi Dipantau Langsung Ketua RW
3.336 Keluarga di Kota Malang Belum Cairkan Bantuan Sosial Tunai Covid-19
Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, DPRD OKU Minta Penjelasan Kadis Sosial
Gubernur Kalbar Minta Polisi Tak Tolerir Tindak Pemotongan Dana Bantuan Covid-19