Datangi Baleg DPR, Koalisi Masyarakat Sipil tolak revisi UU KPK
Usulan revisi UU KPK merupakan atas inisiatif DPR. Partai yang getol mendorong revisi UU tersebut adalah Fraksi PDIP.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tujuannya menolak revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang saat ini sedang dibahas di Baleg DPR.
Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, revisi UU KPK melemahkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia mencontohkan, KPK selama ini melakukan penyadapan sebagai urat nadi tetapi dengan revisi ini soal penyadapan betul-betul diatur dengan ketat.
"Sejak lima tahun lalu, sejumlah partai politik di DPR telah berambisi merevisi UU KPK. Dalih yang selalu dikeluarkan adalah untuk memperkuat KPK dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Namun, penguatan KPK tidak tampak pada naskah revisi UU KPK yang telah beredar," kata Donal di Baleg, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
ICW mencium aroma pelemahan KPK justru menguat sejalan dengan rencana revisi UU KPK. ICW mencatat sedikitnya terdapat sepuluh point revisi yang potensial melemahkan KPK.
Di antaranya adalah pemangkasan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, pembatasan penyidik KPK yang dapat melakukan pro penyidikan, reduksi pengaturan penyadapan, hingga peluang penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (SP3).
"Tidak jelas apa dasar usulan revisi tersebut. Namun, revisi tersebut didukung hampir semua fraksi di DPR. Hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat yang telah menyatakan posisi menolak usulan revisi, Delapan fraksi lainnya kompak mendukung revisi UU KPK," tandasnya.
Seperti diketahui, usulan revisi UU KPK merupakan atas inisiatif DPR. Partai yang getol mendorong revisi UU tersebut adalah Fraksi PDIP.
Baca juga:
Revisi UU KPK, citra Jokowi dipertaruhkan
Jokowi dan PDIP harus hati-hati bila revisi UU KPK terjadi
Eks pimpinan minta DPR buka draf revisi UU KPK ke publik
Jika isi revisi UU bisa lemahkan KPK, ini yang akan dilakukan Jokowi
Survei: Revisi UU KPK bikin DPR dan parpol makin tak dipercaya
Masyarakat nilai revisi UU akan lemahkan KPK
Survei Indikator sebut revisi UU KPK bisa buat citra Jokowi menurun
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.