Debat Publik Dinilai jadi Terobosan Baik dalam Seleksi Capim KPK
Debat akan dilakukan kepada para capim yang telah lolos tes psikologi dan sebelum mengikuti tes wawancara.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah seleksi calon pimpinan KPK, masyarakat Indonesia akan disajikan debat publik para kandidat. Terobosan Pansel Capim KPK yang dipimpin Yenti Garnasih ini pun menuai pujian.
Pengamat Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai debat publik sangat cocok dilakukan untuk seleksi pejabat publik di era keterbukaan sekarang ini. Menurutnya, terobosan ini adalah jawaban Pansel KPK untuk menjawab tantangan transparansi kepada publik.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
"Menurut pandangan saya tidak hanya saya pikir tidak hanya KPK, bila perlu calon menteri perlu debat publik. Karena sudah saatnya kan kita zaman terbuka. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung lagi. Masyarakat bisa menguji, masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa mengajukan pandangan, (bahkan) antitetis dari pandangan mereka (kandidat)," kata Emrus di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (30/7).
Dalam Debat Publik Capim KPK misalnya, kata Emrus, jika ada salah satu calon mengatakan mengatakan akan mengedepankan pemberantasan, harus dielaborasi argumentasi di balik hal tersebut.
"Kenapa itu (pemberantasan) ditonjolkan? Baru masyarakat mengatakan 'ah lebih baik pencegahan'. Dengan terjadi perdebatan itu jadi rakyat, yang disiarkan oleh media, biar melihat," kata Doktor Ilmu Komunikasi jebolan Unpad Bandung ini.
Lebih dari itu, Emrus mengatakan sangat setuju dengan debat publik ini karena posisi pimpinan KPK adalah independen dan bukan bagian dari pemerintah.
"Tentu debat publik ini tentang kapabilitasnya, dan ada uji publik tentang integritasnya, salah satunya masyarakat tahu rekam jejak dia dibuka langsung," ujarnya.
Ditanya lebih jauh soal teknis debat, Emrus mengatakan, setidaknya ada dua tipe format debat untuk para Capim KPK ini, yakni akademik dan praktis.
"Debat praktis seperti di pengadilan. Baru debat akademik yang dibuktikan dengan data empirikal, bukti, data dan analisis," papar Emrus.
Menurutnya, penggabungan debat akademik dan praktis sangat pas untuk melihat kapabilitas dan integritas capim KPK. "Jadi, saya lebih cenderung menggabungkan keduanya. Satu sisi misalkan perdebatan ada 4. Dua sesi debat akademik dan 2 sesi debat praktis," ujarnya.
Untuk diketahui, Debat publik akan digelar pansel capim KPK setelah mendengar masukan dari para pemimpin redaksi media massa. Debat akan dilakukan kepada para capim yang telah lolos tes psikologi dan sebelum mengikuti tes wawancara. Pengumuman hasil tes psikologi 104 capim KPK akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.
Baca juga:
Ketua Pansel: Penyiraman Novel Baswedan Bukan Masalah yang Harus Diketahui KPK
Jawaban Irjen Firli Dinilai Tak Layak Ikut Seleksi Capim KPK
Ketua Pansel Ingin Perempuan Lolos Seleksi Jadi Komisioner KPK
Polri Tegaskan 3 Jenderal Peserta Capim KPK Perwira Tinggi Terbaik
Mensesneg: Istana Jaga Netralitas Pansel KPK