Demi keamanan, Kapolri Tito minta nama RS vaksin palsu tak diumumkan

Menurut Tito pengumuman nama rumah sakit yang menerima distribusi vaksin palsu sejatinya rentan terhadap kekisruhan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk turut memberi pengamanan terhadap rumah sakit yang masuk daftar menerima distribusi vaksin palsu. Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Silaturahim Idul Fitri di kantor PP Muhammadiyah .

"Kami akan memberikan peringatan kepada kepolisian wilayah untuk mengamankan itu," kata Tito, Senin (18/7).

Menurut dia, pengumuman nama rumah sakit yang menerima distribusi vaksin palsu sejatinya rentan terhadap kekisruhan. Untuk itu, jika nanti terdapat nama rumah sakit lagi yang terlibat vaksin palsu maka sebaiknya tidak dipublikasikan.

"Saya sudah perintahkan para Kapolda dan Bareskrim kalau ada RS yang diduga menggunakan vaksin palsu jangan dulu diumumkan ke publik," kata dia.

Dia mengatakan kasus vaksin palsu masih terus dikembangkan. Pihaknya tidak ingin gegabah soal publikasi nama rumah sakit dan dokter terkait vaksin palsu.

Keterlibatan dokter, kata dia, perlu didalami secara seksama. Alasannya, dokter pemberi vaksin bisa jadi tidak mengetahui formula yang disuntikkan ke pasien adalah palsu. Ada kemungkinan vaksin yang sampai di tangan dokter ada pihak manajemen dan staf yang menyiapkan.

"Di RS itu ada yang menyiapkan obat, dokter itu yang menggunakan. Jadi dokter belum tentu tahu itu palsu atau tidak," ujarnya.

Tito meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap rumah sakit yang masuk daftar penerima vaksin palsu. Cara-cara tersebut tergolong inkonstitusional dan anarkis.

"Kalau anarkis, kami akan tindak. Gunakan jalur hukum kalau mau menggugat," ucapnya, menegaskan.

Diberitakan, peredaran vaksin palsu terdeteksi menyebar di 14 rumah sakit swasta di Jabodetabek. Masyarakat yang merasa pihaknya menjadi korban berduyun-duyun mendatangi sejumlah rumah sakit itu untuk meminta pertanggungjawaban dari manajemen RS.