Demokrat ancam walk out saat paripurna revisi UU KPK
Hal dikatakan Pengurus DPP Partai Demokrat saat datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
Pengurus DPP Partai Demokrat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari ini. Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB.
Ketua Departemen KPK Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyatakan menolak revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihaknya mendukung penguatan KPK agar para koruptor lepas jeratan hukum.
"Pertama kami menolak revisi Undang-undang KPK, kedua menolak pelemahan KPK dan kriminalisasi terhadap KPK dalam bentuk apapun. Ketiga menyerukan kepada seluruh kekuatan rakyat untuk negara, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan KPK dan menyelamatkan kepentingan rakyat," kata Jemmy saat menyerahkan sikap Demokrat soal revisi Undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2).
Jemmy mengatakan, pihaknya mengajak fraksi-fraksi DPR lainnya untuk menolak revisi undang-undang KPK. Sebab revisi Undang-undang KPK mempunyai tujuan mengkriminalisasi lembaga antirasuah ini.
"Ada anasir jahat para pemilik agenda tertentu, makanya kami menolak revisi Undang-undang KPK mendorong fraksi besok menolak revisi Undang-undang KPK. Kami mendorong lintas fraksi juga semoga ini tidak terjadi," kata dia.
Lebih jauh, dia mengklaim akan melakukan walk out saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang KPK pada Kamis (18/2) besok. Apalagi instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas menolak revisi undang-undang KPK.
"Kami akan walk out besok kalau revisi Undang-undang KPK terus digulirkan. Ini ada agenda tertentu bermaksud melemahkan KPK," kata dia.
Baca juga:
Gerindra tak yakin Jokowi akan keluarkan Ampres untuk revisi UU KPK
Datangi KPK, kader Partai Demokrat tegaskan tolak RUU
PDIP tak gubris banyak masyarakat tolak revisi UU KPK
Gerindra minta paripurna revisi UU KPK dilakukan voting
Fraksi Demokrat tegaskan tolak revisi UU KPK
Revisi UU KPK disahkan, DPR-pemerintah akan banjir mosi tak percaya
Dewan pengawas akan munculkan dua matahari dalam internal KPK
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.