Demokrat sebut ada yang karang cerita kaitkan SBY di kasus e-KTP
Demokrat sebut ada yang karang cerita kaitkan SBY di kasus e-KTP. Agus menjelaskan, SBY sudah menjalankan kebijakan Presiden terkait proyek e-KTP. Sebab kala itu proyek e-KTP sudah masuk program yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermato angkat bicara mengenai penyebutan nama Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kesaksian Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir dalam persidangan kasus e-KTP kemarin. Menurutnya, ada yang sengaja membuat skenario memasukkan nama SBY dalam kasus e-KTP.
"Di balik itu ada mengarang cerita apalagi menyangkut pautkan SBY. SBY clear, clean tak ada sangkut paut penyimpangan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Agus menjelaskan, SBY sudah menjalankan kebijakan Presiden terkait proyek e-KTP. Sebab kala itu proyek e-KTP sudah masuk program yang harus segera diselesaikan pemerintah.
"UU ada jelas harus dilaksanakan sehingga tugas presiden dalam hal ini pemerintahan anggota dewan melaksanakan," ujarnya.
"Presiden anggota dewan seperti kami apabila tak melaksanakan UU tentu langgar UU. Sehingga apa yang dilakukan SBY tepat benar namun pelaksanaan dengan benar," lanjutnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini berharap semua pihak terkait bisa fokus dalam memberantas korupsi. Serta tak ada lagi yang mengarang cerita dan mengaitkan SBY dalam kasus e-KTP.
"Sehingga menurut kami mari fokus pemberantasan korupsi dalam hal ini e-KTP sehingga tak mengarang cerita tak dipertanggungjawabkan sehingga fokus dan dapat menyelesaikan permasalahan tuntas benar," tandasnya.
Sebelumnya dalam persidangan kasus e-KTP, Mirwan sempat mengatakan ada kesalahan dalam proyek e-KTP. Hal itu langsung ia komunikasikan dengan Presiden yang kala itu dijabat oleh SBY.
"Sempat menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan, tapi Pak SBY bilang ini menuju Pilkada jadi proyek ini diteruskan," ujar Mirwan menjawab pertanyaan penasihat hukum Setya Novanto Firman Wijaya, Kamis (25/1).
"Alasannya apa?" tanya Firman lagi.
"Saya hanya sebatas itu saja habis itu saya tidak punya posisi, saya tidak punya kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini tapi saya sudah sampaikan itu pemenang pemilu atas saran Pak Yusnan Solihin karena memang ada masalah saya tidak tahu secara teknisnya," jelasnya.
Baca juga:
Wasekjen Demokrat: Itu fitnah, tidak pernah SBY mengatur proyek
SBY disebut di sidang e-KTP, Demokrat bilang 'Itu politis itu, itu fitnah'
Mirwan Amir akui pernah beri saran SBY agar proyek e-KTP dihentikan tapi ditolak
KPK masih pikir-pikir soal pengajuan justice collaborator Setnov
Terdakwa e-KTP sebut jatah Setnov berasal dari hardware dan AFIS