Derita PRT di Kuwait, dicambuk & kerja 10 tahun cuma digaji sebulan
"Setiap saya tanya gaji saya selalu dikasih kertas saja untuk tanda tangan, tapi gaji tidak diterima," kata Nuraini.
Pekerja rumah tangga (PRT), Nuraini (32) asal Sumbawa yang bekerja di Kuwait diperlakukan semena-mena di luar negeri. Selama 10 tahun 2 bulan dia hanya menerima bayaran satu bulan.
"Saya sudah lama kerja di sana, 10 tahun 2 bulan. Tapi gaji saya hanya dibayar cuma sebulan saja," kata Nuraini di depan Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).
Menurutnya, di luar negeri juga diperlakukan kasar sama majikannya. Perlakuan kasar yang Nurani terima karena bertanya soal gaji.
"Setiap saya tanya gaji saya selalu dikasih kertas saja untuk tanda tangan, tapi gaji tidak diterima. 10 Tahun satu bulan gaji saya tidak keluar," imbuh Nuraini sambil menangis.
"Dia disiksa di ruangan bawah tanah, kaki diikat, ditusuk hingga di pantatnya ada bolongan, dicambut selama delapan bulan. Makan cuma sekali dikasih mi saja, mandi enggak. Hingga kaki tidak lurus dan tidak bisa jalan. Semua sudah dilapor kepada kedutaan di sana, di Jakarta juga tapi belum ada perkembangannya. Anak saya juga trauma mas," tambah orangtua Nurani, .
Permintaan orangtua hanya meminta hak Nuraini dibayar gajinya. "Saya hanya minta gaji anak saya dibayar, terus sembuhkan seperti semula. Karena waktu pergi normal pas pulang, sedih saya mas, keluarga pada nangis," tuturnya.
Melihat beberapa kejadian ini Komite Persatuan Perjuangan, mewakili para pekerja khususnya perempuan meminta pemerintah segera mengambil tindakan. "Perempuan banyak dirugikan dari kasus-kasus yang ada," ujar Ketua Komite Persatuan Perjuangan, Qory Dellasera .
Komite Persatuan Pembangunan akan mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah-masalah buruh migran di luar negeri. "Kami akan memberi ultimatum kepada Jokowi, kalau tidak menyelesaikan masalah-masalah buruh migran yang di luar kita akan melakukan gerakan yang lebih besar," tegasnya.
"Banyak kedutaan luar negeri tapi tidak berbuat apa-apa meski sudah dilaporkan," imbuhnya.
Qory meminta pemerintah harus memberikan pelayanan dan keselamatan pada pekerja perempuan. "Tidak pernah ada penjelasan apakah mereka yang bekerja di luar itu kontrak atau tetap. Semau-maunya mereka," katanya.
"Mensetarakan dan mensejahterakan perempuan. Hak-hak secara ekonomi, hak secara manusiawi dalam penempatan tidak pernah dilindungi oleh negara. Kekerasan seksual, ruang ibu menyusui, sekaligus pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu tuh tiap tahun meningkat, tidak ada perhatian pemerintah. Pemerintah harus memberikan pelayanan dan keselamatan pada perempuan," tandasnya.
Baca juga:
5 WNI dihukum mati negara lain, bikin pemerintah kalang kabut
Nusron Wahid janji selamatkan 229 TKI dari hukuman mati
Polisi tangkap 4 pembius TKI di Bandara Soetta, 3 ditembak
BNP2TKI: Kami minta pengampunan agar 229 TKI tak dihukum mati
'Jangan tiru zaman SBY selamatkan TKI dengan uang negara'
Jokowi stop ekspor pembantu, Saudi limbung kekurangan 2.000 pekerja
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.