Dewan Pers: Berita hoax tidak pernah sejalan dengan jurnalisme damai
Anggota Dewan Pers, Nezar Patria mengatakan, tantangan terbesar jurnalisme saat ini karena banyaknya muncul berita palsu atau hoax. Saat ini hoax telah meracuni publik untuk mencari informasi.
Media diminta mewujudkan jurnalisme damai dengan menyebarkan informasi yang benar kepada publik. Jika ini berjalan diyakini persatuan bangsa dapat terjaga dengan baik.
Anggota Dewan Pers, Nezar Patria mengatakan, tantangan terbesar jurnalisme saat ini karena banyaknya muncul berita palsu atau hoax. Saat ini hoax telah meracuni publik untuk mencari informasi.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran terhadap berita hoaks tersebut? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran melalui fitur Google Image. Menemukan bahwa thumbnail video Youtube merupakan foto dari berita Antaranews.com berjudul “Polisi bebaskan perawat DN tersangka gunting jari bayi di Palembang” yang diunggah pada 13 Februari 2023.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Apa yang dikatakan Menteri AS tentang Kominfo dalam berita hoaks yang beredar? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina."
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
"Ini yang selama ini harus kita cermati dan berbahaya. Tentu saja hoax atau berita palsu itu tidak pernah sejalan dengan jurnalisme damai," ujar Nezar dalam keterangannya, Kamis (8/2).
Menurutnya, dunia internet sekarang ini ada banyak media-media baru yang bekerja seakan-akan mereka memproduksi konten jurnalistik. Tetapi kalau dilihat produknya, lanjut Nezar, tidak memenuhi standar jurnalisme profesional dan tidak memenuhi kode etik jurnalistik.
Dirinya mencontohkan sekarang ini banyak media yang memang muncul untuk mengacaukan dan mendistorsi informasi dengan motif-motif tertentu. Seperti media yang yang punya tujuan ingin menggoyang NKRI dengan isu SARA.
"Padahal jurnalisme damai itu menginginkan para pembaca dengan menyimak karya-karya jurnalisme damai. Perspektif yang mendinginkan konflik, mendapat perspektif yang lebih luas bahwa konflik itu merugikan banyak pihak," jelas Nezar.
Menurutnya, dengan adanya berita hoax termasuk beredarnya konten radikal yang beredar di masyarakat, tentu akan membuat hubungan antar-kelompok menjadi rusak. Korban dari berita hoax itu bukan hanya kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi juga mereka yang tidak terlibat.
Dia mencontohkan ada situs-situs yang sengaja memprovokasi juga menebarkan kebencian di masyarakat. Tujuannya ingin memaksakan ideologinya dengan menyerukan cara kekerasan yang jelas bukan cara-cara demokratis.
"Apalagi tujuan mereka untuk memecah persatuan bangsa, merongrong kehidupan bernegara, atau mengganti ideologi Pancasila sebagai kontrak sosial dan politik bangsa Indonesia. Saya kira hal tersebut tentunya tidak dibenarkan. Ini yang mungkin harus dicermati," ujarnya.
Dikatakannya, media sejatinya bebas untuk mengekspresikan pendapat dan cara pandang politiknya sejauh tidak menyerukan kekerasan atau menghasut. Peran pemerintah, menurutnya, juga diperlukan untuk mengantisipasi berita hoax dan media yang suka menyebarkan isu perpecahan di masyarakat.
Menurutnya, kalau jelas ada media yang memang menjadi corong dari sebuah organisasi teror, pemerintah harus punya SOP untuk melakukan penindakan terhadap media-media seperti itu.
"Untuk media online bisa langsung memblokir. Karena hal itu sudah tidak termasuk dalam prinsip jurnalistik karena itu merupakan media propaganda. Dan perangkat hukum lain juga bisa menangani media yang memang menyerukan kekerasan atau permusuhan," pungkasnya.
Baca juga:
Sebelum hadiri Hari Pers Nasional, Jokowi berkunjung ke Desa Terindah
Saat pejabat dan rakyat duduk bersila dalam tradisi makan bajamba
AJI Solo desak penghentian penggunaan uang negara di perayaan Hari Pers
Menkeu Sri Mulyani: Pers aktor penting dalam pembangunan negara
Dewan Pers: Media online ada 43.300, tapi cuma 0,04 persen yang profesional
Presiden Jokowi janjikan bangun museum tokoh pers Adinegoro