Di Depan Kapolda NTT, Keponakan Prabowo Blak-blakan Ungkap Sosok Ipda Soik

RDP dengan Polda NTT berkaitan dengan kasus pemecatan Ipda Rudy Soik

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Polda NTT. Tampak hadir Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang dan jajarannya.

RDP dengan Polda NTT berkaitan dengan kasus pemecatan Ipda Rudy Soik. Versi Polda NTT, Ipda Rudy Soik dipecat karena sederet pelanggaran etik. Versi Ipda Soik, dia dipecat karena mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Setelah mendengarkan penjelasan Kapolda NTT soal ragam pelanggaran etik Ipda Rudy Soik, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memberikan tanggapan.

Dia awal pernyataannya, dia menanggapi pernyataan Kapolda yang mengaku baru mengenal sosok Ipda Rudy Soik. Karena Saras, sapaan keponakan Presiden Prabowo itu, mengaku sudah lama mengenal sosok Rudy Soik.

"Saya hadir di sini bukan hanya sebagai anggota DPR, tetapi saya di sini hadir sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang. Mungkin bapak tidak terlalu mengenak Ipda Rudy Soik, saya kenal beliau sudah bertahun-tahun," katanya di Gedung Komisi III DPR, Senin (28/10).

Dia kemudian menceritakan awal mula perkenalannya dengan Rudy Soik. Bermula saat dia menjadi aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009 lalu. Saras semakin serius dengan kegiatannya saat itu sampai akhirnya membentuk Jaringan Nasional Anti TPPO di tahun 2018.

Pada NGO itu, termasuk di antaranya Romo Paskalis sebagai ketua harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Kata Saras, dalam menjalankan kerja-kerjanya pun, Romo Paskalis juga berhadapan dengan oknum dan mafia. Bahkan, mendapat fitnah hingga masalah itu didengar menko polhukam kala itu.

"Saya awalnya tidak mau angkat ke publik, tapi saat sudah ada pemberhentian tidak hormat dengan landasan-landasan yang kami siap memberi penjelasan, kamis saya sangat menyayangkan ini harus diangkat ke DPR, padahal ini kalau sudah diungkap di selesaikan, ini tidak harus sampai ke sini," katanya.

Sarah menyayangkan karena tindakan seorang polisi yang niatnya membongkar praktik-praktik ilegal di tanah kelahirannya dan melindungi rakyat kecil malah dibuat berhadapan dengan institusinya sendiri. Sementara kasus-kasus yang diungkap malah tidak ditindaklanjut.

"Saya sayangkan sebagai anggota dewan masalah ini diangkat di mana satu kasus terhadap satu orang, terhadap polisi yang kami kenal banyak memperjuangkan rakyat kecil dan orang banyak, kasus-kasus TPPO beliau ikut ungkap untuk NTT," katanya.

Saras mengajak Polda NTT untuk fokus mengungkap kasus mafia BBM dan TPPO yang sangat merugikan masyarakat. Bukan malah menganggap masalah jika ada anak buah yang berusaha bersih-bersih.

"Sangat disayangkan kalau ada polisi lurus, bersih sampai sedemikian (dipecat). Kami kenal beliau baik, mari kembalikan ke jalurnya," katanya.

Dia akhir pandangannya, Saras kembali menyampaikan kalimat sindiran di depan Kapolda NTT. Bahwa pasokan BBM di NTT kini menjadi lancar setelah kasus penimbunan diungkap Ipda Rudy Soik.

"Saya dapat laporan dari NTT, sejak kasus ini diangkat BBM-nya jadi lancar, laporan dari masyarakat," kata Sarah.