Di DPR, aktivis ini ceritakan keganasan Sutiyoso saat Kudatuli

Hendrik Sirait mengaku sempat diculik dan disiksa selama tiga hari oleh intel Kodam Jaya.

Seorang Aktivis bernama Hendrik Dikson Sirait yang mengaku sebagai korban penculikan dan penyiksaan yang didalangi oleh mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (purn) Sutiyoso menyambangi DPR guna menyampaikan peristiwa yang menimpanya pasca penggempuran kantor DPP PDIP 27 Juli 1996.

Hendrik disambut oleh Wakil Ketua DPR Asril Hamzah Tanjung dan menceritakan bagaimana ia pernah diculik oleh tiga anggota Detasemen Inteldam Jaya selama lima hari.

"Bukti sudah kuat (penculikan) pasti atas intruksi Pangdam Jaya saat itu," kata Hendri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Selama diculik, dia mengaku disiksa dengan dipukul, disetrum dan ditelanjangi oleh para eksekutor. Saat diculik, ia diminta mengaku sebagai dalang dari peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDIP pada tanggal 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kudatuli.

Peristiwa penculikan tersebut, ia menyebut terjadi beberapa hari setelah peristiwa Kudatuli atau saat ia menghadiri sidang gugatan yang dilayangkan oleh Megawati Soekarnoputri di PN Jakarta Pusat.

"Setelah beberapa hari diculik saya akhirnya mengetahui saya dibawa ke kantor Detasemen Inteldam Jaya di Jalan Kramat VII Jakarta," katanya.

"Saya disiksa sehingga apa boleh buat saya terpaksa mengakui sebagai dalang kudatuli. Padahal saat peristiwa itu saya sedang dirumah sambil menonton televisi menyaksikan siaran peristiwa itu," ungkapnya.

Walaupun mengadu ke DPR atas peristiwa yang menimpanya itu, ia mengaku kedatangannya itu bukan untuk mendesak Komisi I DPR menolak pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Namun, ia hanya ingin sekedar mengingatkan, bahwa calon kepala BIN yang telah ditunjuk Jokowi ini punya dosa besar di masa lalu.

"Saya tidak punya kepentingan untuk menolak. Saya hanya ingin memgingatkan publik dan Presiden bahwa orang yang pernah menghilangkan orang, menyiksa dan orang yang menginstruksikan hal ini dicalonkan jadi Kepala BIN," katanya.

"Jokowi Presiden yang bebas dari masalah di masa lalu sebaiknya jangan melibatkan orang yang punya beban masa lalu atau pelanggar HAM sebagai pejabat Negara," harapnya.

Menanggapi hal, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung mengaku akan menjadikan aduan ini sebagai bahan pertimbangan saat fit and proper test Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Namun, ia menegaskan hal ini hanya akan menjadi pertimbangan, bukan untuk membatalkan langkah Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

"Kita serap semua aspirasi. Kita akan jadikan pertimbangan Komisi I. Tapi tidak membatalkan, karena kita tidak bisa mendengarkan dari satu sumber saja," katanya.

Pertemuan tersebut dilakukan di ruang tunggu Komisi I DPR. Selain Asril, Anggota Komisi I Dimyati Natakusumah dan Syaiful Bahri Ansori turut hadir mendengarkan aduan itu. Dalam pertemuan tersebut, Hendri yang mengaku seorang aktivis dari LSM PIJAR ini didampingi oleh sejumlah perwakilan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta dan Sumatera Barat.

Baca juga:
29 Juni, DPR gelar fit and proper tes calon KaBIN dan Panglima TNI
DPR diminta tolak Sutiyoso jadi kepala BIN
Kepala BIN: Saya tidak pernah sangsi kompetensi Sutiyoso
Ini pekerjaan rumah Sutiyoso jika diangkat jadi Kepala BIN
Di uji kelayakan, DPR bakal cecar Sutiyoso soal Kudatuli
Komnas HAM diminta tak diam Sutiyoso dicalonkan jadi KaBin