Di Sidang PHPU MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Angka Kemiskinan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Pada persidangan hari ini, para saksi yang dihadirkan adalah empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Salah satu dari empat menteri yakni Menko PMK, Muhadjir Effendy. Muhadjir menjadi yang pertama menyampaikan pemaparan.

Dalam paparannya, Muhadjir sempat menjelaskan mekanisme perhitungan angka kemiskinan di Indonesia.

"Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Kami Muliakan perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan yang dilakukan, kemudian menghasilkan menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.000 458 per kapita per bulan," kata Muhadjir.

Dia kemudian merinci komposisi garis kemiskinan yang dimaksud. Yakni komposisi garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan.

"Garis kemiskinan makanan sebesar 48.522 atau 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%, maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan sekaligus faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4 nya adalah komoditas pangan," katanya.

Selain itu, katanya, data BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan perumahan tangga secara rata-rata adalah sebesar 2,5 juta per rumah tangga miskin per bulan.

"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin terutama komoditas pangan, menjadi sangat penting begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah," kata Muhadjir.

Sampai berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung.